Rabu, 19 Oktober 2011
Definisi, Metode, dan Tipe Elit
Definisi Elit
Pertanyaan siapakah sebenarnya yang memerintah dan yang diperintah dalam suatu masyarakat atau siapa elit (elit politik) itu??..
Beberapa pendapat tentang elit
1. Menurut Laswell
Elit Politik mencakup semua pemegang kekuasaan dalam suatu bangunan politik. Elit ini terdiri dari mereka yang berhasil mencapai kedudukan dominant dalam system politik dan kehidupan masyarakat. Mereka memiliki kekuasaan, kekayaan dan kehormatan.
2. Menurut para teoritikus politik
Elit Politik adalah mereka yang memiliki jabatan politik dalam system politik. Jabatan politik adalah status tertinggi yang diperoleh setiap warga Negara. Dalam system politik apapun, setiap struktur politik atau struktur kekuasaan selalu ditempati oleh elit yang disebut elit politik atau elit penguasa.
3. Menurut Mills
Bahwa elit adalah mereka yang menduduki posisi komando pada pranatapranata utama dalam masyarakat. Dengan kedudukan tersebut para elit mengambil keputusan keputusan yang membawa akibat yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
4. Menurut Gaetano Mosca
Dalam setiap masyarakat terdapat dua kelas penduduk, satu kelas yang menguasai dan satu kelas yang dikuasai. Kelas penguasa jumlahnya selalu lebih kecil, menjalankan semua fungsi politik, menopoli kekuasaan dan menikmati keuntungan yang diberikan oleh kekuasaan itu, Sedangkan kelas yang kedua jumlahnya lebih besar dan dikendalikan oleh kelas penguasa.
Elit Politik merupakan kelompok kecil dari warganegara yang berkuasa dalam system politik. Penguasa ini memiliki kewenangan yang luas untuk mendinamiskan struktur dan fungsi sebuah system politik. Secara operasional para elit politik atau elit penguasa mendominasi segi kehidupan dalam system politik. Penentuan kebijakan sangat ditentukan oleh kelompok elit politik.
5. Karl W.Deutch
Bahwa pelaku politik utama dalam suatu system politik disebut elit politik. Elit politik terdiri dari dua tingkatan yaitu: Elit Politik Tinggkat Tinggi dan Elit Politik Tingkat Menengah.
1. Elit Politik Tingkat Tinggi dalam suatu system politik atau Negara meliputi presiden (perdana menteri) dan para menteri
2. Elit Politik Tingkat Menengah yaitu para penguasa dibawah menteri dan para pemimpin daerah yang bertugas untuk mengimplementasikan program dan kebijakan yang dibuat oleh elit politik tingkat tinggi.
6. Menurut Henri Comte
Dasar fundamental dari pendekatan elit adalah masyarakat dianggap sebagai suatu piramida dimana yang duduk dipuncaknya disebut elit. Kelompok elit adalah suatu fenomena yang abadi akan selalu lahir dan tidak mungkin tidak ada dalam suatu masyarakat. Walaupun pergantian organisasi berobah tetapi kelompok elit itu sendiri tidak akan pernah hilang. Menurut Henri yang termasuk kelompok elit adalah para ilmuwan, seniman dan industrialis. Para kelompok elitlah yang membuat kebijakan dalam suatu system kemasyarakatan. Bila ingin merubah suatu system maka kelompok elitlah terlebih dahulu harus diubah.
7. Menurut Heppolyte Taine
Elit bukan terdiri dari para ilmuwan, seniman dan industrialis tetapi adalah Raja, Bangsawan dan Pendeta. Elit ini tidak mungkin hilang dalam suatu masyarakat.
Pemikiran Taine banyak dipengaruhi oleh revolusi Perancis.
8. Menurut Ludwig Gumplowis
Masyarakat bukanlah seperti piramida melainkan orang orang yang mengawasi dan yang diawasi. Yang mengawasi adalah pemerintah dan jumlahnya minoritas sedangkan yang diawasi jumlahnya mayoritas. Elit secara psikologis cenderung superior.
9. Menurut Karl Marx
Politik adalah suatu perjuangan kelas. Stratifikasi social ini akan hilang atau berobah dengan jalan kekerasan. Pemikiran Marx dipengaruhi oleh kelas proletariat, dimana elit dapat berubah dengan melalui revolusi.
Metode Penentuan Elit Politik
Untuk mengidentifikasi siapa yang termasuk dalam kategori elit politik:
1. Metode Posisi
Elit politik adalah mereka yang menduduki posisi atau jabatan strategis dalam system politik. Jabatan strategis yaitu dapat membuat keputusan dan kebijakan dan dinyatakan atas nama Negara. Elit ini jumlahnya ratusan mencakup para pemegang jabatan tinggi dalam pemerintahan, perpol, kelompok kepentingan. Para elit politik ini setiap hari membuat keputusan penting untuk melayani berjuta-juta rakyat.
2. Metode Reputasi
Elit politik ditentukan bedasarkan reputasi dan kemampuan dalam memproses berbagai permasalahan dan kemudian dirumuskan menjadi keputusan politik yang berdampak pada kehidupan masyarakat.
3. Metode Pengaruh
Elit politik adalah orang-orang yang mempunyai pengaruh pada berbagai tingkatan kekuasaan. Orang ini memiliki kemampuan dalam mengendalikan masyarakat sesuai kemampuan pengaruh yang dimiliki, sehingga masyarakat secara spontan mentaati para elit politik. Oleh karena itu orang yang berpengaruh dalam masyarakat dapat dikategorikan sebagai elit politik.
Ketiga metode penentuan elit tersebut diakui dan dianut oleh berbagai Negara. Namun ada negara yang dominan menggunakan metode posisi atau metode reputasi. Disamping itu ada juga Negara yang mengkombinasikan ketiga metode tersebut untuk memperoleh hasil yang sesuai dalam mengkategorikan mereka yang tergolong sebagai elit politik.
Tipe Elit Politik
Beberapa pendapat:
Menurut Machiavelli ada dua tipe elit politik dalam memerintah (1)
Elit politik yang memerintah dengan kelicikan (2) Elit politik yang memerintah dengan cara paksa.
Menurut Vilpredo Pareto, elit terbagi atas dua:
a. Governing elit, dan
b. Non Governing elit
Sekelompok orang yang mempunyai bakat yang menonjol dalam kegiatan bidang tertentu dalam hal ini bidang politik. Analisa pareto didasarkan dari sudut psikologi, bahwa ada sifat elit yang menonjol, sifat menonjol itu disebut residu. Untuk Pareto, Residu diartikan sebagai suatu manifestasi dari perasaan orang-orang yang menonjolkan diri dalam bentuk-bentuk kegiatan.
Tipe residu Menurut Pareto:
1. Residu of Combination
Yaitu manifestasi yang mempunyai indikasi adanya intelegensia ketajaman berfikir dan penggunaan akal rasional.
Tipe ini bercirikan; memerintah dengan cara rasional dan intelegensia tinggi walaupun kadang-kadang dengan tipu muslihat yang licik. Tipe ini tidak mempunyai kekuatan sehingga pada saat diperlukan kekuatan atau kekerasan maka elit ini akan jatuh.
2. Residu of Agregation
Merupakan suatu bentuk manifestasi yang mewujudkan atau menonjolkan kekerasan, sifat patriotis dan konservatif.
Tipe ini bercirikan selalu menonjolkan kekerasan dan ancaman, tetapi tidak berarti elit ini tidak akan jatuh, justru dengan kekerasan biasanya mereka akan memancing timbulnya revolusi-revolusi baru.
Menurut Pareto kombinasi kedua tipe tersebut merupakan yang terbaik, karena menurut pareto elit yang ragu-ragu menggunakan kekerasan akan menjadi lemah tetapi sebaliknya elit yang selalu menggunakan kekerasan akan memancing timbulnya pergantian elit secara revolusioner.
Supaya tidak terjadi pergolakan dan instabilitas didalam pergantian elit menurut pareto maka perlu diadakan sirkulasi elit.
Tipe Elit Politik Dalam Memerintah:
1. Elit Politik yang memerintah dengan kelicikan.
Dinegara yang menganut system politik demokrasi para elit politik dominant menggunakan cara memerintah dengan kelicikan. Para elit politik berupaya untuk mengabsahkan atau merasionalkan kekuasaan elit politik dengan menggunakan cara penyerapan atau derivasi (derivation)
Derivasi (derivation)
Yaitu suatu usaha mempertahankan elit dengan menggunakan akal rasional yang sifatnya sengaja membenarkan tindakan –tindakan elit dengan isu-isu tertentu kalau perlu dengan isapan jempol.
2. Elit Politik yang memerintah dengan cara paksa
Elit politik yang memerintah dengan cara paksa kebanyakan terdapat di Negara-negara yang menganut system politik komunis atau system politik otoriter. Para elit politik atau elit berkuasa menggunakan kekuasaan sebagai alat untuk mewujudkan keinginan dan kepentingan politik. Di Negara-negara yang menganut system politik komunis para elit politik menggunakan cara paksa untuk memerintah masyarakat dalam berbagai segi kehidupan. Sehingga rakyat atau masyarakat yang dikuasai tidak memilki kebebasan untuk menentukan cara hidup menurut keinginan individu atau warganegara.
3. Elit Politik konservatif
Elit berusaha mempertahankan kekusaannya denga berorientasi pada kepentingan pribadi atau kepentingan golongan. Untuk mempertahankan kepentinganpribadi mereka elit cenderung mempertahankan keadaan politik yang sedang mereka kuasai.
Segala aturan yang ada dijalankan menurut kehendak elit penguasa yang ada, sehingga tidak memberi peluang kepada pihak lain untuk mengendalikan atau mempengaruhi elit politik yang sedang berkuasa.
4. Elit Politik liberal
Sikap elit cenderung berorientasi pada kepentingan rakyat umum dan elit politik selalu bersikap tanggap dan peduli terhadap berbagai tanggapan dan tuntutan masyarakat. Sikap elit politik ini membuka kesempatan yang seluas-luasnya pada setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup dan mengaktualisasi diri untuk mampu memenuhi kehidupan menurut mekanisme system politik yang ada.
Orientasi para elit politik liberal yaitu berupaya untuk membina dan memberi kebebasan anggota masyarakat atau warga Negara untuk meningkatkan status social. Dalam hal ini individu atau warganegara dibebaskan menurut aturan atau perundang-undangan Negara. Untuk itu warganegara secara bebas meyampaikan berbagai kepentingan sesuai dengan kehendak warganegara yang bersangkutan.
Untuk melancarkan mekanisme system politik liberal maka para elit politik atau elit penguasa harus mampu mengakomodasi berbagai berbagai tuntutan masyaraka atau warga Negara. Kemudian tuntutan itu diolah menurut mekaisme system politik liberal yang pada akhirnya menghasilkan berbagai kebijakan atau keputusan yang dapat menjawab berbagai tuntutan masyarakat. Keputusan atau kebijakan ini juga memberi kesejahteraan pada anggota masyarakat.
Elit politik liberal bertindak secara demokratis untuk menghargai hak-hak warganegara dan terbuka terhadap berbagai golongan. Kolaborasi diantara diantara para elit politik untuk mempertahankan kekuasaan tidak dibenarkan.
Cara Elit Mempertahankan Kekuasaan
1. Intimidasi
Yaitu manipulasi nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam elit sehingga setiap orang akan selalu cenderung untuk menyesuaikan diri.
2. Ekslusivisme
Dengan cara menutupi lingkungan elit dari pengetahuan umum. Kesalahan-kesalahan elit dirahasiakan sehingga masyarakat akan tidak pernah tahu dan dengan demikian elit akan tetap mendapat dukungan dari masyarakat.
3. Formula Politik atau Resep-Resep Politik
Mengekploitir nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat untuk memperoleh dukungan.
4. Dengan Cara Sirkulasi
Umumnya ada sekelompok orang di bawah lapisan elit yang menggunakan kesempatan untuk merebut kekuasaan elit kemungkinan hal ini dapat diperkecil dengan cara menarik orang-orang tertentu di bawah elit untuk masuk ke dalam elit sehingga terjadi sirkulasi yang dapat menghambat perebutan kekuasaan
5. Dukungan Angkatan Bersenjata
Kemampuan kekuatan militer yang solid dan loyal terhadap elit menjadikan elit dapat mempertahankan kekusaan dalam sebuah system politik.
Pertanyaan siapakah sebenarnya yang memerintah dan yang diperintah dalam suatu masyarakat atau siapa elit (elit politik) itu??..
Beberapa pendapat tentang elit
1. Menurut Laswell
Elit Politik mencakup semua pemegang kekuasaan dalam suatu bangunan politik. Elit ini terdiri dari mereka yang berhasil mencapai kedudukan dominant dalam system politik dan kehidupan masyarakat. Mereka memiliki kekuasaan, kekayaan dan kehormatan.
2. Menurut para teoritikus politik
Elit Politik adalah mereka yang memiliki jabatan politik dalam system politik. Jabatan politik adalah status tertinggi yang diperoleh setiap warga Negara. Dalam system politik apapun, setiap struktur politik atau struktur kekuasaan selalu ditempati oleh elit yang disebut elit politik atau elit penguasa.
3. Menurut Mills
Bahwa elit adalah mereka yang menduduki posisi komando pada pranatapranata utama dalam masyarakat. Dengan kedudukan tersebut para elit mengambil keputusan keputusan yang membawa akibat yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
4. Menurut Gaetano Mosca
Dalam setiap masyarakat terdapat dua kelas penduduk, satu kelas yang menguasai dan satu kelas yang dikuasai. Kelas penguasa jumlahnya selalu lebih kecil, menjalankan semua fungsi politik, menopoli kekuasaan dan menikmati keuntungan yang diberikan oleh kekuasaan itu, Sedangkan kelas yang kedua jumlahnya lebih besar dan dikendalikan oleh kelas penguasa.
Elit Politik merupakan kelompok kecil dari warganegara yang berkuasa dalam system politik. Penguasa ini memiliki kewenangan yang luas untuk mendinamiskan struktur dan fungsi sebuah system politik. Secara operasional para elit politik atau elit penguasa mendominasi segi kehidupan dalam system politik. Penentuan kebijakan sangat ditentukan oleh kelompok elit politik.
5. Karl W.Deutch
Bahwa pelaku politik utama dalam suatu system politik disebut elit politik. Elit politik terdiri dari dua tingkatan yaitu: Elit Politik Tinggkat Tinggi dan Elit Politik Tingkat Menengah.
1. Elit Politik Tingkat Tinggi dalam suatu system politik atau Negara meliputi presiden (perdana menteri) dan para menteri
2. Elit Politik Tingkat Menengah yaitu para penguasa dibawah menteri dan para pemimpin daerah yang bertugas untuk mengimplementasikan program dan kebijakan yang dibuat oleh elit politik tingkat tinggi.
6. Menurut Henri Comte
Dasar fundamental dari pendekatan elit adalah masyarakat dianggap sebagai suatu piramida dimana yang duduk dipuncaknya disebut elit. Kelompok elit adalah suatu fenomena yang abadi akan selalu lahir dan tidak mungkin tidak ada dalam suatu masyarakat. Walaupun pergantian organisasi berobah tetapi kelompok elit itu sendiri tidak akan pernah hilang. Menurut Henri yang termasuk kelompok elit adalah para ilmuwan, seniman dan industrialis. Para kelompok elitlah yang membuat kebijakan dalam suatu system kemasyarakatan. Bila ingin merubah suatu system maka kelompok elitlah terlebih dahulu harus diubah.
7. Menurut Heppolyte Taine
Elit bukan terdiri dari para ilmuwan, seniman dan industrialis tetapi adalah Raja, Bangsawan dan Pendeta. Elit ini tidak mungkin hilang dalam suatu masyarakat.
Pemikiran Taine banyak dipengaruhi oleh revolusi Perancis.
8. Menurut Ludwig Gumplowis
Masyarakat bukanlah seperti piramida melainkan orang orang yang mengawasi dan yang diawasi. Yang mengawasi adalah pemerintah dan jumlahnya minoritas sedangkan yang diawasi jumlahnya mayoritas. Elit secara psikologis cenderung superior.
9. Menurut Karl Marx
Politik adalah suatu perjuangan kelas. Stratifikasi social ini akan hilang atau berobah dengan jalan kekerasan. Pemikiran Marx dipengaruhi oleh kelas proletariat, dimana elit dapat berubah dengan melalui revolusi.
Metode Penentuan Elit Politik
Untuk mengidentifikasi siapa yang termasuk dalam kategori elit politik:
1. Metode Posisi
Elit politik adalah mereka yang menduduki posisi atau jabatan strategis dalam system politik. Jabatan strategis yaitu dapat membuat keputusan dan kebijakan dan dinyatakan atas nama Negara. Elit ini jumlahnya ratusan mencakup para pemegang jabatan tinggi dalam pemerintahan, perpol, kelompok kepentingan. Para elit politik ini setiap hari membuat keputusan penting untuk melayani berjuta-juta rakyat.
2. Metode Reputasi
Elit politik ditentukan bedasarkan reputasi dan kemampuan dalam memproses berbagai permasalahan dan kemudian dirumuskan menjadi keputusan politik yang berdampak pada kehidupan masyarakat.
3. Metode Pengaruh
Elit politik adalah orang-orang yang mempunyai pengaruh pada berbagai tingkatan kekuasaan. Orang ini memiliki kemampuan dalam mengendalikan masyarakat sesuai kemampuan pengaruh yang dimiliki, sehingga masyarakat secara spontan mentaati para elit politik. Oleh karena itu orang yang berpengaruh dalam masyarakat dapat dikategorikan sebagai elit politik.
Ketiga metode penentuan elit tersebut diakui dan dianut oleh berbagai Negara. Namun ada negara yang dominan menggunakan metode posisi atau metode reputasi. Disamping itu ada juga Negara yang mengkombinasikan ketiga metode tersebut untuk memperoleh hasil yang sesuai dalam mengkategorikan mereka yang tergolong sebagai elit politik.
Tipe Elit Politik
Beberapa pendapat:
Menurut Machiavelli ada dua tipe elit politik dalam memerintah (1)
Elit politik yang memerintah dengan kelicikan (2) Elit politik yang memerintah dengan cara paksa.
Menurut Vilpredo Pareto, elit terbagi atas dua:
a. Governing elit, dan
b. Non Governing elit
Sekelompok orang yang mempunyai bakat yang menonjol dalam kegiatan bidang tertentu dalam hal ini bidang politik. Analisa pareto didasarkan dari sudut psikologi, bahwa ada sifat elit yang menonjol, sifat menonjol itu disebut residu. Untuk Pareto, Residu diartikan sebagai suatu manifestasi dari perasaan orang-orang yang menonjolkan diri dalam bentuk-bentuk kegiatan.
Tipe residu Menurut Pareto:
1. Residu of Combination
Yaitu manifestasi yang mempunyai indikasi adanya intelegensia ketajaman berfikir dan penggunaan akal rasional.
Tipe ini bercirikan; memerintah dengan cara rasional dan intelegensia tinggi walaupun kadang-kadang dengan tipu muslihat yang licik. Tipe ini tidak mempunyai kekuatan sehingga pada saat diperlukan kekuatan atau kekerasan maka elit ini akan jatuh.
2. Residu of Agregation
Merupakan suatu bentuk manifestasi yang mewujudkan atau menonjolkan kekerasan, sifat patriotis dan konservatif.
Tipe ini bercirikan selalu menonjolkan kekerasan dan ancaman, tetapi tidak berarti elit ini tidak akan jatuh, justru dengan kekerasan biasanya mereka akan memancing timbulnya revolusi-revolusi baru.
Menurut Pareto kombinasi kedua tipe tersebut merupakan yang terbaik, karena menurut pareto elit yang ragu-ragu menggunakan kekerasan akan menjadi lemah tetapi sebaliknya elit yang selalu menggunakan kekerasan akan memancing timbulnya pergantian elit secara revolusioner.
Supaya tidak terjadi pergolakan dan instabilitas didalam pergantian elit menurut pareto maka perlu diadakan sirkulasi elit.
Tipe Elit Politik Dalam Memerintah:
1. Elit Politik yang memerintah dengan kelicikan.
Dinegara yang menganut system politik demokrasi para elit politik dominant menggunakan cara memerintah dengan kelicikan. Para elit politik berupaya untuk mengabsahkan atau merasionalkan kekuasaan elit politik dengan menggunakan cara penyerapan atau derivasi (derivation)
Derivasi (derivation)
Yaitu suatu usaha mempertahankan elit dengan menggunakan akal rasional yang sifatnya sengaja membenarkan tindakan –tindakan elit dengan isu-isu tertentu kalau perlu dengan isapan jempol.
2. Elit Politik yang memerintah dengan cara paksa
Elit politik yang memerintah dengan cara paksa kebanyakan terdapat di Negara-negara yang menganut system politik komunis atau system politik otoriter. Para elit politik atau elit berkuasa menggunakan kekuasaan sebagai alat untuk mewujudkan keinginan dan kepentingan politik. Di Negara-negara yang menganut system politik komunis para elit politik menggunakan cara paksa untuk memerintah masyarakat dalam berbagai segi kehidupan. Sehingga rakyat atau masyarakat yang dikuasai tidak memilki kebebasan untuk menentukan cara hidup menurut keinginan individu atau warganegara.
3. Elit Politik konservatif
Elit berusaha mempertahankan kekusaannya denga berorientasi pada kepentingan pribadi atau kepentingan golongan. Untuk mempertahankan kepentinganpribadi mereka elit cenderung mempertahankan keadaan politik yang sedang mereka kuasai.
Segala aturan yang ada dijalankan menurut kehendak elit penguasa yang ada, sehingga tidak memberi peluang kepada pihak lain untuk mengendalikan atau mempengaruhi elit politik yang sedang berkuasa.
4. Elit Politik liberal
Sikap elit cenderung berorientasi pada kepentingan rakyat umum dan elit politik selalu bersikap tanggap dan peduli terhadap berbagai tanggapan dan tuntutan masyarakat. Sikap elit politik ini membuka kesempatan yang seluas-luasnya pada setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup dan mengaktualisasi diri untuk mampu memenuhi kehidupan menurut mekanisme system politik yang ada.
Orientasi para elit politik liberal yaitu berupaya untuk membina dan memberi kebebasan anggota masyarakat atau warga Negara untuk meningkatkan status social. Dalam hal ini individu atau warganegara dibebaskan menurut aturan atau perundang-undangan Negara. Untuk itu warganegara secara bebas meyampaikan berbagai kepentingan sesuai dengan kehendak warganegara yang bersangkutan.
Untuk melancarkan mekanisme system politik liberal maka para elit politik atau elit penguasa harus mampu mengakomodasi berbagai berbagai tuntutan masyaraka atau warga Negara. Kemudian tuntutan itu diolah menurut mekaisme system politik liberal yang pada akhirnya menghasilkan berbagai kebijakan atau keputusan yang dapat menjawab berbagai tuntutan masyarakat. Keputusan atau kebijakan ini juga memberi kesejahteraan pada anggota masyarakat.
Elit politik liberal bertindak secara demokratis untuk menghargai hak-hak warganegara dan terbuka terhadap berbagai golongan. Kolaborasi diantara diantara para elit politik untuk mempertahankan kekuasaan tidak dibenarkan.
Cara Elit Mempertahankan Kekuasaan
1. Intimidasi
Yaitu manipulasi nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam elit sehingga setiap orang akan selalu cenderung untuk menyesuaikan diri.
2. Ekslusivisme
Dengan cara menutupi lingkungan elit dari pengetahuan umum. Kesalahan-kesalahan elit dirahasiakan sehingga masyarakat akan tidak pernah tahu dan dengan demikian elit akan tetap mendapat dukungan dari masyarakat.
3. Formula Politik atau Resep-Resep Politik
Mengekploitir nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat untuk memperoleh dukungan.
4. Dengan Cara Sirkulasi
Umumnya ada sekelompok orang di bawah lapisan elit yang menggunakan kesempatan untuk merebut kekuasaan elit kemungkinan hal ini dapat diperkecil dengan cara menarik orang-orang tertentu di bawah elit untuk masuk ke dalam elit sehingga terjadi sirkulasi yang dapat menghambat perebutan kekuasaan
5. Dukungan Angkatan Bersenjata
Kemampuan kekuatan militer yang solid dan loyal terhadap elit menjadikan elit dapat mempertahankan kekusaan dalam sebuah system politik.
Teori Elit
Untuk mengetahui bagaimana institusi politik beroperasi, bagaimana keputusan penting dibuat maka informan yang paling relevan adalah para elite politik. Elite didefinisikan sebagai “mereka yang berhubungan dengan, atau memiliki, posisi penting”. Elite politik berkaitan dengan seberapa kekuasaan seseorang berpengaruh pada pembuatan kebijakan pemerintah. Disini peran elit adalah bagaimana mempengaruhi proses pembuatan kebijakan agar kebijakan tersebut berpihak pada kepentingan elit dan bukan kepentingan public. Teori elit menyodorkan sebuah argument yang cukup telak tentang hal ini dengan menyatakan bahwa sebagian besar rakyat pada hakekatnya merupakan pihak yang apatis dan buta informasi mengenai kebijakan public, sehingga dengan demikian para elit penguasalah yang sesungguhnya mewarnai dan mempengaruhi pendapat umum yang menyangkut masalah-masalah kebijakan, bukan rakyat yang mempengaruhi pendapat golongan elit (Wahab:88). Disini posisi rakyat tidak di perhitungkan karena segala bentuk kebijakan hanya untuk mengokohkan status golongan elit sebagaimana yang diungkapkan oleh Wertheim bahwa masa memang tidak diperhitungkan atau jika citra tentang masa itu ada maka mereka itu adalah suatu kelompok yang dibuat sangat terlihat dan terutama mereka dianggap sebagai ancaman (Wertheim:4). Model elit ini memandang administrator Negara bukan sebagai abdi rakyat (servant of the people), tetapi lebih sebagai kelompok-kelompok kecil yang telah mapan (Islamy:39). Disini Administrator dalam membuat kebijakannya selalu merepresentasikan kebutuhan golongan elit semata dan bukan untuk kepentingan massa rakyat.
Adapun seberapa besar seseorang (aktor) berpengaruh pada pembuatan kebijakan dipengaruhi beberapa faktor di antaranya: minat pada politik, pengetahuan dan pengalaman politik, kecakapan dan sumber daya politik, partisipasi politik, kedudukan politik serta kekuasaan politik. Menurut stratifikasi politik yang disusun oleh Pareto maka mayarakat itu terdiri atas dua kelas yaitu: Pertama adalah lapisan atas, yaitu elit yang terbagi dalam elit yang memerintah (governing elite) dan elit yang tidak memerintah (non governing elite), Kedua adalah lampisan masyarakat yang lebih rendah, yaitu non elit (lihat dalam Varma:202). Disini Pareto meyakini bahwa setiap masyarakat di perintah oleh sekelompok kecil orang mempunyai kualitas-kualitas yang diperlukan bagi kehadiran mereka pada kekuasaan social dan politik yang penuh (lihat dalam Varma:202). Merujuk pada apa yang dikemukakan di atas maka elit ini tidak bisa dipisahkan dalam persoalan kekuasaan, dan kualitas yang dimiliki oleh elit ini membuat mereka dipercaya oleh golongan non elit.
Relevansi stratifikasi politik di sini adalah untuk mengidentifikasi elit politik dalam pembuatan kebijakan daerah. Berdasarkan uraian Pareto di atas, maka para elit yang dimaksud adalah:
1. Kelompok pembuat keputusan, yaitu orang-orang yang umumnya menduduki jabatan resmi utama yang secara langsung terlibat dalam pembuatan kebijakan. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah para pimpinan dan anggota DPRD sebagai pemegang kekuasaan legislative daerah serta Kepala Daerah dan Wakil sebagai pemegang kekuasaan eksekutif daerah, Sekretaris Daerah yang secara organisatoris memegang fungsi perumusan kebijakan daerah, para staf ahli Kepala Daerah, Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan, Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Kepala Bagian Hukum dan konsultan resmi.
2. Kaum berpengaruh, yaitu individu yang memiliki pengaruh langsung atau implikasi kuat. Yang termasuk dalam kelompok ini antara lain, Partai Politik, LSM, Pemimpin Agama, Tokoh masyarakat, Pengusaha, Akademisi dan lain sebagainya yang di anggap mampu mempengaruhi kebijakan.
Selain ada elit yang berkuasa (the rulling elite), ada juga elit tandingan yang mampu meraih kekuasaan melalui massa jika elit yang berkuasa kehilangan kemampuannya untuk memerintah. Artinya massa memegang kontrol jarak jauh atas elit yang berkuasa tetapi karena mereka tidak begitu acuh dengan permainan kekuasaan, maka tak bisa diharapkan mereka akan menggunakan pengaruhnya. Yang mendorong elit politik atau kelompok-kelompok elit untuk memainkan peranan aktif dalam politik adalah menurut para teoritisi politik karena hanya dorongan kemanusiaan yang tidak dapat dihindarkan atau diabaikan untuk meraih kekuasaan.
Pareto tidak hanya mengemukakan pendekatannya lewat teori elitnya terhadap politik tapi Pareto juga membahas tentang berbagai jenis pergantian antar elit, yaitu: Pertama, diantara kelompok-kelompok elit yang memerintah itu sendiri, dan kedua, antara elit dan penduduk lainnya. Pergantian yang terakhir ini bisa berupa pemasukan individu-individu dari lapisan yang berbeda ke dalam suatu kancah perebutan kekuasaan dengan elit yang sudah ada, atau individu-individu dari lapisan bawah yang membentuk kelompok elit baru dan masuk kedalam kancah perebutan kekuasaan dengan elit yang sudah ada (lihat dalam Varma:1990:203). Dari apa yang di kemukakan oleh Pareto sebagaimana yang di uraikan diatas, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa para elit ini sebenarnya adalah lapisan bawah dan golongan non elit ini sebenarnya mempunyai peran besar dalam melahirkan golongan elit. Menurut Ortega dalam Varma, mengatakan bahwa kebesaran suatu bangsa sangat tergantung kemampuan rakyat, masyarakat umum, kerumunan, massa, untuk menemukan symbol dalam orang pilihan tertentu, kepada siapa mereka mencurahkan segala antusiasme vital mereka yang sangat luas. Lebih lanjut Ortega mengatakan bahwa orang-orang yang terpili adalah orang terkenal dan merekalah orang yang membimbing massa yang tidak terpilih seperti mereka (Varma:1990:208).
Teori Umum Dalam Kebijakan Politik
Kebijakan politik adalah segala sesuatu hasil keputusan baik berupa dalam sistem. Kebijakan selalu berhubungan dengan keputusan-keputusan pemerintah yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat melalui instrument-instrumen kebijakan yang dimiliki oleh pemerintah berupa hukum, pelayanan, transfer dana, pajak dan anggaran-anggaran serta memiliki arahan-arahan yang bersifat otoritatif untuk melaksanakan tindakan-tindakan pemerintahan di dalam yurisdiksi nasional, regional, unisipal, dan local.
Teori Sistem Politik
Kebijakan publik dipandang sebagai respons sistem politik terhadap tuntutan yang muncul dari lingkungannya. Oleh karenanya teori ini digunakan untuk menganalisa perubahan dalam suatu sistem politik yang kemudian akan menghasilkan kebijakan yang berbeda. Perlu digaris bawahi bahwa sistem politik memuat mengenai pergantian kepimpinan namun tidak secara mendetail. Bagi kasus yang lebih menganalisa perubahan kebijakan pergantian kepimpinan lebih baik menggunakan teori rational choice.
a) Sistem politik terdiri atas institusi dan aktivitas yang saling berkaitan dalam masyarakat yangmembuat alokasi otoritatif dari nilai-nilai yang mengikat masyarakat
b) Inputs ke dalam sistem politik berasal dari lingkungan dan terdiri atas tuntutan (demands) dan dukungan (supports).
c) Outputs dari sistem politik mencakup undang-undang, aturan, keputusan pengadilan dan lain-lain.
d) Feedbacks menunjukkan bahwa outputs atau kebijakan publik yang dibuat pada satu saat tertentu pada gilirannya dapat mengubah lingkungan dan tuntutan yang akan muncul berikutnya, dan juga, karakter sistem politik itu sendiri.
Teori Kelompok (Group Theory)
Teori kelompok digunakan untuk menjelaskan pengaruh suatu kelompok terhadap proses perubahan kebijakan. Hal ini bisa diterapkan misalkan pada kelompok teknokrat, siloviki ataupun liberalis di negara Rusia yang pada akhirnya akan mempengaruhi kebijakan baik dalam maupun luar negeri. Ataupun pada kasus keompok masyarakat cocaleros yang mendukung calon presiden Bolivia.
a) Kebijakan publik merupakan produk dari perjuangan kelompok.
b) Interaksi dan perjuangan antara kelompok-kelompok adalah kenyataan sentral dari kehidupan politik.
c) Kelompok adalah sekumpulan orang yang mungkin, atas dasar sikap atau kepentingan yang sama, membuat klaim terhadap kelompok lain dalam masyarakat. Kelompok menjadi kelompok kepentingan manakala ia membuat klaim melalui atau terhadap setiap institusi pemerintah.
d) Konsep utama dalam teori kelompok adalah akses.
Teori Elit (Elite Theory)
Secara spesifik, teori ini menjadi bagian dari teori kelompok yang ada diatas. Namun teori ini hanya mengkhususkan membahas suatu kelompok masyarakat yang telah lama memegang kekuasaan di suatu negara. Misalkan kelompok masyarakat kelas atas yang memegang kekuasaan di negara Venezuela hingga akhirnya digantikan oleh kebijakan Presiden Hugo Chavez.
a) Kebijakan publik dipandang sebagai pencerminan nilai dan preferensi elite yang berkuasa.
b) Masyarakat terbagi atas sedikit orang yang mempunyai power dan massa yang tidak mempunyai power.
c) Elite berasal dari lapisan masyarakat dengan tingkat sosial-ekonomi tinggi. Perpindahan non-elite ke posisi elite harus lambat dan terus menerus untuk memelihara stabilitas dan menghindari revolusi.
d) Elite mempunyai konsensus terhadap nilai-nilai dasar dari sistem sosial dan pelestarian sistem.
e) Perubahan dalam kebijakan publik akan bersifat inkremental.
f) Elite mempengaruhi massa lebih banyak daripada massa mempengaruhi elite.
Institutionalism
Teori ini juga menjadi bagian dari teori kelompok, namun seperti halnya teori elit maka teori institusionalism lebih mengkhususkan kepada institusi yang berpengaruh terhadap proses kebijakan. Perbedaan dengan teori elit adalah teori elit membahas klompok masyarakat sementar isntitusionalis membahas organisasi pemerintah.
a) Kebijakan publik ditentukan secara otoritatif dan pada awalnya dilaksanakan oleh institusi pemerintah.
b) Terpusat pada pemaparan aspek-aspek formal dan legal dari institusi pemerintah: organisasi formal, kekuasaan hukum, aturan prosedural, dan fungsi atau aktivitas.
Teori Pilihan Rasional (Rational Choice Theory)
• Kebijakan publik sebagai keputusan dari aktor politik yang bertindak rasional untuk memaksimalkan kepuasan mereka (rational utility maximizer).
• Aktor politik dipandu oleh kepentingan pribadi dalam memilih rangkaian tindakan untuk kemanfaatan terbaik bagi dirinya, misalkan :
(1) Pemilih memberikan suara untuk partai dan kandidat yang terbaik memenuhi kepentingannya,
• Self interest birokrasi mengarahkan mereka untuk memaksimalkan budget
instansinya karena budget yang lebih besar merupakan sumber power, prestige, perks, dan high salary.
Keseluruhn penjabaran diatas sebenarnya tidak menutup kemungkinan untuk menggabungkan dengan teori yang sudah dibahas diatas atau dengan teori lain yang ada. Hal ini berfungsi untuk memberikan pembatasan yang jelas mengenai variabel yang akan anda gunakan dalam pembahasan.
Teori Sistem Politik
Kebijakan publik dipandang sebagai respons sistem politik terhadap tuntutan yang muncul dari lingkungannya. Oleh karenanya teori ini digunakan untuk menganalisa perubahan dalam suatu sistem politik yang kemudian akan menghasilkan kebijakan yang berbeda. Perlu digaris bawahi bahwa sistem politik memuat mengenai pergantian kepimpinan namun tidak secara mendetail. Bagi kasus yang lebih menganalisa perubahan kebijakan pergantian kepimpinan lebih baik menggunakan teori rational choice.
a) Sistem politik terdiri atas institusi dan aktivitas yang saling berkaitan dalam masyarakat yangmembuat alokasi otoritatif dari nilai-nilai yang mengikat masyarakat
b) Inputs ke dalam sistem politik berasal dari lingkungan dan terdiri atas tuntutan (demands) dan dukungan (supports).
c) Outputs dari sistem politik mencakup undang-undang, aturan, keputusan pengadilan dan lain-lain.
d) Feedbacks menunjukkan bahwa outputs atau kebijakan publik yang dibuat pada satu saat tertentu pada gilirannya dapat mengubah lingkungan dan tuntutan yang akan muncul berikutnya, dan juga, karakter sistem politik itu sendiri.
Teori Kelompok (Group Theory)
Teori kelompok digunakan untuk menjelaskan pengaruh suatu kelompok terhadap proses perubahan kebijakan. Hal ini bisa diterapkan misalkan pada kelompok teknokrat, siloviki ataupun liberalis di negara Rusia yang pada akhirnya akan mempengaruhi kebijakan baik dalam maupun luar negeri. Ataupun pada kasus keompok masyarakat cocaleros yang mendukung calon presiden Bolivia.
a) Kebijakan publik merupakan produk dari perjuangan kelompok.
b) Interaksi dan perjuangan antara kelompok-kelompok adalah kenyataan sentral dari kehidupan politik.
c) Kelompok adalah sekumpulan orang yang mungkin, atas dasar sikap atau kepentingan yang sama, membuat klaim terhadap kelompok lain dalam masyarakat. Kelompok menjadi kelompok kepentingan manakala ia membuat klaim melalui atau terhadap setiap institusi pemerintah.
d) Konsep utama dalam teori kelompok adalah akses.
Teori Elit (Elite Theory)
Secara spesifik, teori ini menjadi bagian dari teori kelompok yang ada diatas. Namun teori ini hanya mengkhususkan membahas suatu kelompok masyarakat yang telah lama memegang kekuasaan di suatu negara. Misalkan kelompok masyarakat kelas atas yang memegang kekuasaan di negara Venezuela hingga akhirnya digantikan oleh kebijakan Presiden Hugo Chavez.
a) Kebijakan publik dipandang sebagai pencerminan nilai dan preferensi elite yang berkuasa.
b) Masyarakat terbagi atas sedikit orang yang mempunyai power dan massa yang tidak mempunyai power.
c) Elite berasal dari lapisan masyarakat dengan tingkat sosial-ekonomi tinggi. Perpindahan non-elite ke posisi elite harus lambat dan terus menerus untuk memelihara stabilitas dan menghindari revolusi.
d) Elite mempunyai konsensus terhadap nilai-nilai dasar dari sistem sosial dan pelestarian sistem.
e) Perubahan dalam kebijakan publik akan bersifat inkremental.
f) Elite mempengaruhi massa lebih banyak daripada massa mempengaruhi elite.
Institutionalism
Teori ini juga menjadi bagian dari teori kelompok, namun seperti halnya teori elit maka teori institusionalism lebih mengkhususkan kepada institusi yang berpengaruh terhadap proses kebijakan. Perbedaan dengan teori elit adalah teori elit membahas klompok masyarakat sementar isntitusionalis membahas organisasi pemerintah.
a) Kebijakan publik ditentukan secara otoritatif dan pada awalnya dilaksanakan oleh institusi pemerintah.
b) Terpusat pada pemaparan aspek-aspek formal dan legal dari institusi pemerintah: organisasi formal, kekuasaan hukum, aturan prosedural, dan fungsi atau aktivitas.
Teori Pilihan Rasional (Rational Choice Theory)
• Kebijakan publik sebagai keputusan dari aktor politik yang bertindak rasional untuk memaksimalkan kepuasan mereka (rational utility maximizer).
• Aktor politik dipandu oleh kepentingan pribadi dalam memilih rangkaian tindakan untuk kemanfaatan terbaik bagi dirinya, misalkan :
(1) Pemilih memberikan suara untuk partai dan kandidat yang terbaik memenuhi kepentingannya,
• Self interest birokrasi mengarahkan mereka untuk memaksimalkan budget
instansinya karena budget yang lebih besar merupakan sumber power, prestige, perks, dan high salary.
Keseluruhn penjabaran diatas sebenarnya tidak menutup kemungkinan untuk menggabungkan dengan teori yang sudah dibahas diatas atau dengan teori lain yang ada. Hal ini berfungsi untuk memberikan pembatasan yang jelas mengenai variabel yang akan anda gunakan dalam pembahasan.
Pengantar: Sebuah Perkembangan Teori Politik
Pengertian Teori Politik
Untuk dapat memahami teori politik secara spesifik, maka pada bahasan ini menempatkan metodologi politik sebagai dasar memahami teori politik dengan cara :
1. Proses pembentukan teori politik melalui pengamatan berbagai fenomena politik yang kemudian digeneralisasi secara empirik.
2. Mengemukakan sifat-sifat dari teori politik yang berdasarkan pada ciri struktural dan ciri substantif teori politik yang dapat menunjukkan sifat empirik.
3. Fungsi teori politik yang digunakan untuk membuat peramalan dan analisis di bidang politik.
4. Pengaktifan fungsi teori politik akan dapat menempatkan peranan teori politik dalam sistem politik dan hubungan di antara sistem politik.
Pembagian Teori Politik
Kegiatan Belajar 2 membahas tentang lingkup teori politik yang meliputi :
1. Teori politik valutional atau teori politik yang mengandung nilai meliputi:
1. Filsafat politik yang digunakan untuk mencari kebenaran dan kebijakan.
2. Teori politik sistematis yaitu merealisir norma-norma yang sudah ada dalam program-program politik.
2. Ideologi politik.
3. Teori politik non valutional atau teori politik yang tidak mengandung nilai.
Dan pada umumnya teori ini biasanya digunakan oleh penguasa yang status quo.
Hubungan Teori Politik dengan Ilmu Sosial lainnya
Kegiatan Belajar ini membahas hubungan teori politik dengan ilmuilmu sosial lainnya.
1. Hubungan teori politik dengan Sejarah
2. Hubungan teori politik dengan Filsafat
3. Hubungan teori politik dengan Antropologi
4. Hubungan teori politik dengan Sosiologi
5. Hubungan teori politik dengan Ekonomi.
Hubungan ini menunjukkan bahwa setiap ilmu pasti saling membutuhkan untuk dapat memecahkan masalah kehidupan manusia dalam berbagai bidang.
Perkembangan Teori Politik
Kegiatan Belajar 4 ini membahas tentang perkembangan teori politik dilihat dari sudut pendekatan sebagai berikut :
1. Pendekatan Tradisional yang memfokuskan perkembangan teori politik dari sudut kelembagaan politik seperti:
• Sifat dari Undang-Undang Dasar
• Kedaulatan
• Kedudukan dan kekuasaan lembaga-lembaga kenegaraan formal.
2. Pendekatan perilaku dalam perkembangan teori politik yang memfokuskan analisis pada prilaku pemegang lembaga.
3. Pendekatan Pasca Perilaku dalam teori politik yang dalam analisis politik menggunakan teori sistem politik dengan aliran struktural fungsional.
4. Pendekatan Marxis dan perkembangan teori politik yang dominan menganalisis konflik politik yang berdasarkan pada pertentangan kelas dan teori politik yang dikembangkan yaitu ekonomi - politik.
Teori Politik Zaman Klasik
Teori Politik Socrates
1. Kepribadian politik Socrates sebagai seorang teoritikus politik yang berupaya jujur, adil dan rasional dalam hidup kemasyarakatan dan mengembangkan teori politik yang radikal. Namun keinginan dan kecenderungan politik Socrates sebagai teoritikus politik membawa kematian melalui hukuman mati oleh Mahkamah Rakyat (MR).
2. Metode Socrates yang berbentuk Maieutik dan mengembangkan metode induksi dan definisi.
3. Pada sisi lain Socrates memaparkan etika yang berintikan budi yakni orang tahu tentang kehidupan dan pengetahuan yang luas. Dan pada akhirnya akan menumbuhkan rasa rasionalisme sebagai wujud teori politik Socrates.
Teori Politik Plato
1. Filsafat politik yang diuraikan oleh Plato sebagai cerminan teori politik. Dalam teori ini yakni filsafat politik tentang keberadaan manusia di dunia terdiri dari tiga bagian:
1. Pikiran atau akal
2. Semangat/keberanian
3. Nafsu/keinginan berkuasa.
2. Idealisme Plato yang secara operasional meliputi:
1. Pengertian budi yang akan menentukan tujuan dan nilai dari pada penghidupan etik.
2. Pengertian matematik.
3. Etika hidup manusia yaitu hidup senang dan bahagia dan bersifat intelektual dan rasional.
4. Teori tentang negara ideal.
5. Teori tentang asal mula negara, tujuan negara, fungsi negara dan bentuk negara.
6. Penggolongan dari kelas dalam negara.
7. Teori tentang keadilan dalam negara.
8. eori kekuasaan Plato.
Teori Politik Aristoteles
1. Teori politik yang bernuansa filsafat politik meliputi:
• Filsafat teoritis
• Filsafat praktek
• Filsafat produktif
2. Teori negara yang dinyatakan sebagai bentuk persekutuan hidup yang akrab di antara warga negara untuk menciptakan persatuan yang kukuh. Untuk itu perlu dibentuk negara kota (Polis).
3. Asal mula negara. Negara dibentuk berawal dari persekutuan desa dan lama kelamaan membentuk polis atau negara kota.
4. Tujuan negara harus disesuaikan dengan keinginan warga negara merupakan kebaikan yang tertinggi.
5. Bentuk pemerintahan negara menurut Aristoteles diklasifikasi atas:
- 3 bentuk pemerintah yang baik
- 3 bentuk pemerintah yang buruk.
6. Aristoteles berpendapat sumbu kekuasaan dalam negara yaitu hukum.Oleh itu para penguasa harus memiliki pengetahuan dan kebajikan yang sempurna. Sedangkan warga negara adalah manusia yang masih mampu berperan.
7. Revolusi dapat dilihat dari faktor-faktor penyebab dan cara mencegahnya.
TEORI POLITIK ZAMAN PERTENGAHAN
Teori Politik Agustinus
Kegiatan belajar 1 membahas tentang :
1. Negara sekuler dan negara Tuhan.
Negara sekuler dianggap sebagai penyelewengan oleh para penguasa yang arif dan bijaksana sehingga kekuasaan bagaikan keangkuhan dengan berbagai kejahatan. Sedangkan negara Tuhan menghargai segala sesuatu yang baik dan mengutamakan nilai kebenaran.
2. Perkembangan negara sekuler dalam bentuk negara modern dimana penguasa berupaya untuk menggunakan cara paksa menurut kehendak pribadi. Sedangkan perkembangan negara Tuhan didasarkan atas kasih Tuhan.
3. Masalah politik negara sekuler yang membawa ketidakstabilan dari konflik kepentingan yang dominan, rakus kekuasaan, ketidakadilan dalam pengadilan, peperangan.
4. Keadilan politik dalam negara Tuhan karena ditopang oleh adanya nilai kepercayaan dan keyakinan tentang:
* Tuhan menjadi raja sebagai dasar negara
* Keadilan diletakkan sebagai dasar negara
* Kehidupan warga negara penuh kepatuhan
* Penguasa bertindak selaku pelayan dan pengabdi masyarakat.
Teori Politik Thomas Aquinas
Kegiatan Belajar 2 membahas tentang teori politik Thomas Aquinas yang meliputi:
1. Tentang pembagian negara baik dan negara buruk yang menerapkan sumber teori politik.
2. Tujuan negara yang diidentik dengan tujuan manusia dalam hidup yakni mencapai kemuliaan abadi dalam hidup. Untuk mencapai kemuliaan abadi maka diperlukan pemerintah yang berbentuk Monarkhi.
3. Dalam negara diperlukan adanya hukum abadi yang berakar dari jiwa Tuhan yang mengatur alam semesta dan hukum alam manusia untuk merasionalkan manusia mentaati hukum. Hukum positif yang merupakan pelaksanaan hukum alam dan untuk menyempurnakan pikiran manusia maka diperlukan Hukum Tuhan.
Teori Politik Marthen Luther
Kegiatan Belajar 3 membahas tentang teori politik Marthen Luther dan kawan yang meliputi :
1. Teori politik reformasi yakni kebebasan politik dengan cara membatasi kekuasaan raja dan kebebasan diserahkan pada rakyat.
2. Kekuasaan raja-raja diperjelas dan tidak diperlukan adanya campur tangan gereja atas unsur negara. Menempatkan kekuasaan negara lebih tinggi dari kekuasaan gereja.
3. Kekuasaan Tuhan atas manusia bersifat langsung dan tidak melalui perantara. Pada sisi lain dikatakan gereja yang sejati yaitu gereja yang didirikan manusia
Teori Politik Zaman Pertengahan
Teori Politik Ibnu Khaldun
1. Teori tentang negara yang dikategorikan atas pengertian pemerintah manusia dan keterbatasan manusia dalam negara yang disebut negara modern.
2. Setiap warga negara perlu memiliki Askabiyah untuk menumbuhkan kesatuan dalam negara. Untuk itu dikembangkan teori politik askabiyah dan rasa keagamaan oleh pemimpin negara.
3. Perkembangan negara harus didasarkan pada solidaritas dengan keyakinan agama untuk dapat menstabilkan negara. Hal ini perlu didukung oleh penguasa yang memiliki perangkat dominasi pemerintah dan kekuasaan untuk mengatasi manusia-manusia yang memiliki sifatsifat kebinatangan.
4. Untuk mempertahankan negara maka diperlukan teori pedang dan teori pena dalam menjalankan kekuasaan negara.
Teori Politik Machiavelli
1. Bentuk negara yang meliputi negara republik dan monarkhi. Selanjutnya Monarkhi dibagi atas dua yaitu Monarkhi Warisan dan Monarkhi Baru.
2. Tujuan negara yaitu memenuhi berbagai kebutuhan warga negara selama negara tidak dirugikan karena negara juga memiliki berbagai kepentingan dan kepentingan utama.
3. Kekuasaan negara merupakan alat yang harus digunakan untuk mengabdi pada kepentingan negara. Oleh karena itu sumber kekuasaan adalah negara.
4. Dalam hal penyelenggaraan kekuasaan negara membutuhkan kekuasaan, wujud kekuasaan fisik, kualitas penguasa untuk mempertahankan kekuasaan negara, maka diperlukan militer.
5. Penguasa yang ideal yaitu penguasa militer, hal ini digambarkan dalam teori politik dan etika Machiavelli sebagai dasar nasionalisme.
Teori Politik Liberalis
1. Pengertian dan faham liberal menunjuk pada kebebasan warga negara untuk memenuhi kebutuhan hidup bidang politik ekonomi, sosial dan budaya.
2. Liberalisme sebagai faham kenegaraan menekankan pada kebebasan yang didasarkan pada faktor alamiah, moral, agama, akal kebaikan, kemajuan, sekularisme, toleransi.
3. Pada sisi lain liberalisme sebagai sistem politik didasarkan atas negara dan kemerdekaan negara.
4. Unsur-unsur demokrasi liberal juga merupakan hal yang mendasar untuk difahami dalam berbagai sistem politik. Oleh karena itu perwujudan demokrasi liberal dalam negara harus mengutamakan kebebasan warga negara. Hal ini dapat terealisir dan tergantung pada model liberalisme dalam struktur kekuasaan.
Teori Politik Modern
Teori Politik Thomas Hobbes
Kegiatan belajar I membahas tentang teori politik Thomas Hobbes yang mencakup:
1. Pengaruh situasi politik pada masa sistem politik absolut di bawah kekuasaan Charles I dan Charles II di Inggris, kemudian Hobbes menulis Buku Decove 1642 dan Leviathan 1951.
2. Runtuhnya kekuasaan Absolute sebagai akibat dari petentangan antara cendikiawan dengan raja-raja dalam hal pembatasan kekuasaan raja yang menimbul teori politik liberal. 3. Thomas Hobbes mengemukakan teori politik State Of Nature yakni manusia yang satu menjadi lawan terhadap manusia lain. Keadaan ini disebut In Abstracto yang memiliki sifat; a) bersaing, b) membela diri, c) ingin dihormati.
3. Untuk menghindari kematian, Hobbes mengemukakan teori perjanjian sosial untuk merubah bentuk kehidupan manusia dari keadaan alamiah ke dalam bentuk negara atau Commen Wealth.
4. Hobbes sebagai seorang filosof ditandai dengan adanya keinginan untuk memperoleh kenikmatan hidup dalam hal materi. Oleh sebab itu dia disebut filosof yang materialistis.
5. Pada sisi teori politik dan teori kekuasaan ini digambarkan oleh Hobbes dalam buku Leviathan. Namun dari segi praktis teori politik Hobbes dominan berlaku pada saat sekarang.
Teori Politik John Locke
Kegiatan belajar 2 membahas tentang teori politik John Locke yang mencakup:
1. Kegiatan semasa hidup John Locke yang mampu berkarya dalam bidang teori politik ditulis dalam buku TWO TREATISES ON CIVIL GOVERNMENT.
2. State of Nature juga merupakan karya teori politik yang beda dengan Hobbes. John Locke menekankan bahwa dalam state of nature terjadi:
• Kebingungan
• Ketidak pastian
• Ketidak aturan
• Tidak ada kematian.
3. Pada sisi lain Locke mengemukakan hak-hak alamiah sebagai berikut:
• hak akan hidup
• hak atas kebebasan dan kemerdekaan
• hak memiliki sesuatu.
4. Konsep perjanjian masyarakat merupakan cara untuk membentuk negara. Oleh karena itu negara harus mendistribusi kekuasaan kepada lembaga:
• legislatif
• eksekutif dan yudikatif
• federatif
5. Dalam hal bentuk negara Locke membagi atas:
• Monarkhi
• Aristokrasi
• Demokrasi
6. Dan tujuan negara yang dikehendaki Locke yaitu untuk kebaikan ummat manusia melalui kegiatan kewajiban negara memelihara dan menjamin hak-hak azasi manusia. Dan pada akhirnya Hobbes dan Locke memiliki perbedaan dalam hal teori perjanjian sosial.
Teori Politik Montesquine
Kegiatan belajar 3 membahas tentang teori politik Montesquieu yang mencakup:
1. Montesquieu terkenal dengan dunia ilmu pengetahan tentang negara, hukum dan kemudian dia mengemukakan state of nature yang diartikan dalam keadaan alamiah kualitas hidup manusia rendah.
2. Teori politik Trias Politika yang dikemukakan oleh Montesquieu merupakan landasan pembangunan teori demokrasi dalam sistem politik yang menekankan adanya CHEK AND BALANCE terhadap mekanisme pembangian kekuasaan.
3. Demokrasi yang dibentuk yaitu demokrasi liberal yang masih mengalami kekurangan. Untuk memantapkan dan menyempurnakan teori demokrasi liberal maka dibutuhkan berbagai unsur-unsur demokrasi liberal untuk mengukuhkan Montesquieu sebagai pencetus demokrasi liberal.
Teori Kekuasaan
Teori Kekuasaan Tuhan
Kegiatan belajar I membahas tentang teori politik Tuhan dalam berbagaidimensi:
1. Kekuasaan Tuhan yang tidak rasional karena penguasa menganggap diri mendapat kekuasaan dari Tuhan dan menempatkan diri sebagai wakil Tuhan di dunia. Pada sisi lain, terdapat teori kekuasaan Tuhan Rasional yang beranggapan bahwa seorang penguasa yang dinobatkan menjadi penguasa karena kehendak Tuhan.
2. Dalam teori kekuasaan Tuhan, keadilan dijadikan dasar negara Tuhan untuk mengatur kehidupan warga negara. Dalam kehidupan warga negara menurut teori kekuasaan Tuhan diperlukan adanya kebebasan bagi warga negara dan ada batas-batas kekuasaan dari para penguasa.
Teori Kekuasaan Hukum
Kegiatan belajar 2 membahas tentang teori politik hukum yang dominan mengutarakan kegiatan-kegiatan penguasa yang harus berdasarkan hukum yang disebut Rule of Law.
1. Perkembangan teori kekuasaan hukum menurut Thomas Aquiras, John Locke, Krabe, Krenen Berg.
2. Kebaikan-kebaikan teori kekuasaan hukum meliputi:
• Penguasa menjalankan kekuasaan sesuai UUD
• Penguasa berkuasa sesuai hukum
• Penguasa berupaya menerapkan open manajemen
• Pers yang bebas sesuai dengan UUD Negara
• Adanya kepastian hukum dalam sistem demokrasi
• Pemilu yang bebas dan rahasia
• Setiap warga negara diikutkan dalam mekanisme politik
• Setiap warga negara sama di depan hukum
• Diperlukan pengawasan masyarakat
3. Kelemahan-kelemahan dari teori kekuasaan hukum apabila penguasa sudah menggunakan kekuasaan semena-mena maka pada saat itu teori kekuasaan hukum menjadi lunak.
Teori Kekuasaan Negara
Kegiatan belajar 3 membahas tentang teori kekuasaan negara yang meliputi:
1. Sifat memaksa dari kekuasaan negara. Karena setiap negara dalam bentuk negara selalu menggunakan paksa pada rakyat untuk kepentingan penguasa dan kepentingan rakyat.
2. Sifat menopoli dari kekuasaan negara dalam bentuk menetapkan tujuan bersama. Negaralah yang menentukan hidup matinya warga negara dan pengelompokan warga negara dalam berbagai organisasi.
3. Sifat mencakup semua dari kekuasaan negara. Aturan yang dibuat oleh pemerintah atas nama negara harus diterapkan mencakup semua warga negara tanpa kecuali.
4. Untuk implementasi berbagai sifat negara maka kekuatan militer merupakan alat yang ampuh untuk melaksanakan kekuasaan negara.
Teori Kekuasaan Rakyat
Kegiatan belajar 4 membahas tentang teori kekuasaan rakyat dengan bahasan sebagai berikut:
1. Kekuasaan rakyat yaitu penguasaan rakyat atas lembaga perundangundang yang sekarang disebut legislatif.
2. Menurut Rousseau kekuasaan rakyat dalam negara merupakan akibat perjanjian antara individu untuk menyerahkan semua hak politik kepada masyarakat.
3. Menurut Montesquieu dalam pemerintahan republik kekuasaan tertinggi ada pada seluruh rakyat atau sebagian besar rakyat. Secara teoritis disebut Trias Politika.
Teori Politik Demokrasi
Demokrasi Rakyat
Kegiatan belajar 1 membahas tentang Demokrasi Rakyat dengan uraian sebagai berikut:
1. Demokrasi Rakyat merupakan negara dalam masa transisi, bertugas menjamin perkembangan negara ke arah sosialisme. Hal ini mengarah pada perkembangan.
2. Demokrasi rakyat.
3. Demokrasi Rakyat RRC menurut pola Mao Tse Tung mendominankan kepemimpinan politik dan pembuatan kebijakan dengan tujuan membantu seluruh rakyat agar ikut dalam modernisasi ekonomi, sosial dan politik.
4. Demokrasi Liberal
Kegiatan belajar 2 membahas tentang Teori Demokrasi Liberal dalam pelaksanaannya di Amerika Serikat meliputi:
Penerapan Trias Politika dalam Demokrasi liberal, yang pada kenyataannya Amerika Serikat tidak sepenuhnya menerapkan Trias
Politika dalam sistem politik Amerika Serikat. Sistem pemerintahan negara dengan menerapkan:
• Prinsip Demokrasi
• Prinsip pemisahan kekuasaan
• Prinsip hukum.
Kedudukan Presiden di Amerika Serikat sebagai kepala negara dan kedudukan sebagai kepala eksekutif. Hubungan Presiden dengan lembaga tinggi pemerintahan federal yang meliputi:
• Hubungan Presiden dengan kongres
• Hubungan Presiden dengan Mahkamah Agung
Kekuasaan Presiden dalam Demokrasi Liberal di Amerika Serikat meliputi:
• Kekuasaan Presiden bidang Administrasi
• Kekuasan Presiden bidang Legislatif
• Kekuasaan Presiden bidang Yudikatif
• Kekuasaan Presiden bidang lain seperti militer
Politik Luar Negeri
Pertanggungan jawab Presiden bidang politik, bidang yuridis, bidang adminsitrasi.
Demokrasi Pancasila
Kegiatan belajar 3 membahas tentang Demokrasi Pancasila yang meliputi kegiatan eksekutif dalam mekanisme sistem politik Indonesia.
Pengertian Demokrasi Pancasila yang dikemukakan oleh berbagai ahli lembaga seperti:
Seminar Angkutan Darat II yang meliputi bidang-bidang politik, konstitutional, dan ekonomi.
Musyawarah Nasional III PERSAHI: The Rule Of Law Desember 1966 meliputi:
• Azas negara hukum Pancasila tentang:
• Pengakuan dan perlindungan hak azasi
• Peradilan yang bebas dan tidak memihak
• Jaminan kepastian hukum.
• Simposium hak-hak azasi manusia 1967.
Pokok sistem pemerintahan Demokrasi Pancasila:
• Terdapat pengaruh Trias Politika
• Tujuh Prinsip pokok pelaksanaan sistem pemerintahan Demokrasi Pancasila.
• Persyaratan seseorang menjadi Presiden dan wakil Presiden.
• Pencalonan dan pemilihan Presiden dan wakil Presiden menurut tetanan teori Demokrasi Pancasila. Begitu pula penetapan masa jabatan presiden dan wakil presiden.
Pada bagian lain dikemukakan kedudukan Presiden dan wakil Presiden yang meliputi:
• Kedudukan sebagai kepala negara
• Kedudukan sebagai kepala eksekutif.
Presiden yang menempati posisi sentral kekuasaan dan berhubungan dengan:
• Lembaga tertinggi negara
• Lembaga-lembaga tinggi negara.
Selain itu Presiden juga mempunyai kekuasaan di bidang, administrasi, legislatif, yudikatif, bidang militer, diplomatik.
Demokrasi Islam
Kegiatan belajar 4 membahas tentang Teori Demokrasi Islam, yang menitik beratkan pada:
1. Pemilikan unsur sebagai salah satu unsur Demokrasi Islam.
2. Unsur persatuan dan kesatuan yang selalu di orientasikan pada Al-Qur’an sebagai pelengkap konstitusi.
3. Unsur musyawarah dan mufakat sebagai sarana untuk mengkaji hakhak orang lain dalam kehidupan bernegara. Hal ini ditopang oleh adanya unsur persamaan dasar manusia.
4. Etika kerja sama yang terwujud dalam bentuk tolong-menolong sesama umat Islam dan diupayakan untuk menegakkan keadilan dengan cara menjunjung tinggi kemerdekaan bangsa dan kemerdekaan individu.
5. Hukum Tuhan merupakan satu nilai dasar keyakinan dan oleh karena itu dalam Demokrasi Islam hukum adalah kemanusiaan.
Demokrasi Komunis
Kegiatan belajar 5 membahas tentang Demokrasi Komunis yang meliputi:
1. Dalam hal pengaturan negara digunakan menagement politik diktator, yang berarti warga negara dapat diatur menurut kehendak penguasa.
2. Pelaksanaan pemerintah diupayakan jumlahnya sedikit dan mereka memiliki kekuasaan yang tidak terbatas untuk mengatur masyarakat. Oleh karena itu hak-hak azasi manusia tidak dihiraukan oleh penguasa.
3. Penguasa dalam menjalankan kekuasaan selalu mengandalkan pikiran manusia sebagai hal yang prima oleh sebab itu dalam Demokrasi Komunis tidak mempercayai adanya Tuhan.
4. Dibidang ekonomi pengaturannya disentralisasir dengan dasar milik bersama.
5. Partai politik di negara Komunis menempati posisi tertinggi dan hanya satu partai politik Komunis, tidak ada partai lain.
Teori Politik Kedaulatan
Teori Kedaulatan Rakyat
1. Dalam membahas teori kedaulatan terdapat berbagai teori yang pada umumnya menekankan pada kekuasaan sebagai suatu tandingan atau perimbangan terhadap kekuasaan penguasa atau kekuasaan tunggal.
2. Penerapan kedaulatan rakyat di Indonesia diwujudkan dalam berbagai segi kehidupan kenegaraan menurut UUD 1945: Kedaulatan rakyat di bidang politik. Hak-hak azasi manusia dan faham kekeluargaan. Struktur kedaulatan rakyat yang dipandang dari: bentuk geografis jumlah penduduk suatu negara, Pemilu sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, Berserikat dan berorganisasi sebagai salah satu implementasi kedaulatan rakyat dan Kedaulatan rakyat dibidang ekonomi.
3. Kedaulatan rakyat menurut Konstitusi RIS 1949 dimiliki oleh negara.
4. Kedaulatan rakyat menurut UUDS 1950 meliputi Kedaulatan rakyat di bidang politik dan Kedaulatan rakyat di bidang ekonomi.
Teori Kedaulatan Intern dan Ektern
1. Kedaulatan intern yang memperlihatkan batas lingkup kekuasaan negara yang berbentuk fisik. Batas kedaulatan ini meliputi :
• Kedaulatan bidang politik
• Kebebasan kemerdekaan
• Keadilan
• Kemakmuran atau kesejahteraan
• Keamanan.
2. Kedaulatan ekstern yang dominan menunjukkan pada kebebasan negara dan kekuasaan-kekuasaan negara lain yang tidak dijajah oleh negara lain. Kedaulatan ekstern ini dalam penerapan pada saat negara memutuskan untuk melakukan hubungan kerja sama dengan negara lain dalam bidang tertentu.
1. Teori kedaulatan de facto.
Teori kedaulatan ini menunjuk pada pelaksanaan kekuasaan yang nyata dalam suatu masyarakat merdeka atau telah memiliki independensi. Dalam bahasan ini difokuskan pada:
• Kedaulatan de facto yang tidak syah
• Kedaulatan de facto yang syah.
2. Teori kedaulatan de jure.
Dalam teori politik, kedaulatan de jure menunjuk pada pengakuan suatu wilayah atau suatu situasi menurut hukum yang berlaku. Oleh karena itu kajian kedaulatan de jure lebih menitikberatkan penggunaan aspek hukum sebagai dasar yuridis formal atas hak politik warga negara dan wilayah negara dengan penguasa negara.
Pengertian Dan Perkembangan Teori Politik
Teori Elit Politik
Kegiatan Belajar 1 membahas tentang:
1. Pengertian teori politik dan teori politik klasik dari berbagai ahli politik.
2. Metode menentukan elit politik sebagai berikut :
• Metode Posisi
• Metode Regulasi
• Metode Pengaruh
3. Tipe elit politik yang memerintah meliputi:
• Tipe elit politik yang menggunakan cara licik
• Tipe elit politik yang memerintah dengan cara paksaan
• 4. Elit politik konservatif yang berupaya untuk mempertahankan status quo, dengan jalan kolaborasi.
4. Elit politik liberal yang berupaya untuk memberi pelayanan sebaik mungkin kepada setiap warga negara tanpa melihat perbedaan sosial, ekonomi, budaya dan status dalam sistem politik.
Teori Elit Penentu
Kegiatan belajar 2 membahas tentang:
1. Berbagai pengertian dan rumusan tentang elit penentu dengan berbagai orientasi pada
tipe-tipe kelompok inti sosial
* Kasta Penguasa
* Aristokrasi
* Estate Pertama
* Kelas Penguasa.
2. Kelas penguasa Model Marx ini difokuskan pada :
* Golongan Kapitalis
* Tuan-Tuan Tanah
* Buruh Pekerja
3. Teori munculnya elit penentu dengan menggunakan pendapat Mills yang
mengemukakan tiga teori sebagai berikut :
* Elit Bisnis dengan ekonomi
* Elit Politik dengan kebijakan
* Elit Militer dengan teori dominiasi.
4. Fungsi-fungsi elit dengan mengadaptasi pada Talcot Parsons dan Batzell yang
mengemukakan fungsi elit yang berbeda.
5. Faktor-faktor yang berpengaruh pada elit penentu yang meliputi :
* Pertumbuhan penduduk
* Spesialisasi jabatan
* Pertumbuhan organisasi formal atau birokrasi
* Perkembangan keragaman moral.
6. Peranan Simbolis elit penentu yang meliputi :
* Macam-macam lambang kolektif
* Hubungan timbal balik yang simbolis antara elit penentu dengan publik
* Fungsi instrumental dan simbolik.
Teori Elit Ekonomi
Untuk memahami teori elite politik sebagai kajian politik pada kegiatan belajar tiga ini dapat dilihat aspek-aspek yang dibahas sebagai berikut :
1. Berbagai pengertian elit ekomi yang dikaji dari sudut pandang kelas yakni kelas masyarakat memiliki kekayaan.
2. Pada bagian selanjutnya bahasan konsep kelas sosial tentang elit ekonorni dengan mengacu pada standar hidup tertentu, cara hidup tertentu yang dapat menempatkan kelas sosial pada prestise hidup dan pada tahap ini dapat dikategorikan elit ekonorni.
3. Selanjutnya mengkaji konsep kelas secara klasik yang dapat kontradiksi dengan konsep elit ekonomi disertai pemuncakan.
4. Pandangan yang konsensus atas pengertian konsep kelas sebagai kajian elit ekonomi yang berorientasi pada Karl Marx.
5. Pengintegrasian konsep kelas menengah di Indonesia yang di identik dengan elit ekonomi.
Tentang Foto Sarah dan Azhari
Kapolri Angkat Berbicara
Diberitakan bahwa Rahma dan Sarah Azhari foto bugilnya tersebar di internet dan keduanya bisa jadi terjeran UU pornografi. Namun hingga kini belum jelas siapa yang menjadi penyebar serta menggambarkan gambar-gambar syur tersebut. Kemungkinan Rahma dan Sarah terkena pasal pidana pun masih belum pasti.
Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Abu Bakar Nataprawira mengatakan bahwa menurutnya yang paling utama saat ini adalah mencari siapa yang mengedarkan serta menyebarluaskan foto-foto tersebut.
Abu Bakar menambahkan bahwa unsur kelalaian mungkin saja ada dalam kasus menyebarnya foto-foto itu. Namun menurutnya hal itu bukanlah hal yang utama untuk diselidiki.
Remaja Amerika Banyak Jadi Pencuri
Ditulis pada 26 Desember 2008 oleh Admin
Penelitian terbaru mengenai etika remaja Amerika menyebutkan, penipuan, mencuri, tidak jujur, merupakan sikap remaja AS masa depanHidayatullah.com–Dalam penelitian yang melibatkan hampir 30 ribu pelajar sekolah menengah atas menunjukkan jumlah remaja Amerika Serikat yang menipu, mencuri, dan bersikap tidak jujur semakin mengkhawatirkan.
Pada umumnya kelakuan sekitar 29,760 pelajar sekolah di seluruh Amerika tidak menunjukkan pertanda baik untuk masa depan jika kelompok ini bercita-cita menjadi pakar politik, ibu-bapak, polisi, dan eksekutif perusahaan. Demikian kesimpulan yang didapatkan Institut Josephson.
Dalam laporan 2008 dari institut yang bermarkas di Los Angeles itu mengenai etika remaja Amerika menyebutkan, jawaban remaja tersebut mengenai pertanyaan melibatkan penipuan, mencuri, dan tidak jujur, mengungkapkan sikap yang tidak jujur dari generasi pekerja masa depan. Remaja berjenis kelamin lelaki paling banyak yang menipu.
Dari keseluruhan, sekitar 30 persen pelajar mengaku pernah mencuri dari setidaknya sebuah toko di sepanjang tahun lalu, atau meningkat dua persen sejak 2006. Lebih dari satu pertiga remaja lelaki (sekitar 35 persen) mengatakan mereka suka mencuri barang, berbanding 26 persen remaja perempuan. [afp/www.hidayatullah.com]
Untuk dapat memahami teori politik secara spesifik, maka pada bahasan ini menempatkan metodologi politik sebagai dasar memahami teori politik dengan cara :
1. Proses pembentukan teori politik melalui pengamatan berbagai fenomena politik yang kemudian digeneralisasi secara empirik.
2. Mengemukakan sifat-sifat dari teori politik yang berdasarkan pada ciri struktural dan ciri substantif teori politik yang dapat menunjukkan sifat empirik.
3. Fungsi teori politik yang digunakan untuk membuat peramalan dan analisis di bidang politik.
4. Pengaktifan fungsi teori politik akan dapat menempatkan peranan teori politik dalam sistem politik dan hubungan di antara sistem politik.
Pembagian Teori Politik
Kegiatan Belajar 2 membahas tentang lingkup teori politik yang meliputi :
1. Teori politik valutional atau teori politik yang mengandung nilai meliputi:
1. Filsafat politik yang digunakan untuk mencari kebenaran dan kebijakan.
2. Teori politik sistematis yaitu merealisir norma-norma yang sudah ada dalam program-program politik.
2. Ideologi politik.
3. Teori politik non valutional atau teori politik yang tidak mengandung nilai.
Dan pada umumnya teori ini biasanya digunakan oleh penguasa yang status quo.
Hubungan Teori Politik dengan Ilmu Sosial lainnya
Kegiatan Belajar ini membahas hubungan teori politik dengan ilmuilmu sosial lainnya.
1. Hubungan teori politik dengan Sejarah
2. Hubungan teori politik dengan Filsafat
3. Hubungan teori politik dengan Antropologi
4. Hubungan teori politik dengan Sosiologi
5. Hubungan teori politik dengan Ekonomi.
Hubungan ini menunjukkan bahwa setiap ilmu pasti saling membutuhkan untuk dapat memecahkan masalah kehidupan manusia dalam berbagai bidang.
Perkembangan Teori Politik
Kegiatan Belajar 4 ini membahas tentang perkembangan teori politik dilihat dari sudut pendekatan sebagai berikut :
1. Pendekatan Tradisional yang memfokuskan perkembangan teori politik dari sudut kelembagaan politik seperti:
• Sifat dari Undang-Undang Dasar
• Kedaulatan
• Kedudukan dan kekuasaan lembaga-lembaga kenegaraan formal.
2. Pendekatan perilaku dalam perkembangan teori politik yang memfokuskan analisis pada prilaku pemegang lembaga.
3. Pendekatan Pasca Perilaku dalam teori politik yang dalam analisis politik menggunakan teori sistem politik dengan aliran struktural fungsional.
4. Pendekatan Marxis dan perkembangan teori politik yang dominan menganalisis konflik politik yang berdasarkan pada pertentangan kelas dan teori politik yang dikembangkan yaitu ekonomi - politik.
Teori Politik Zaman Klasik
Teori Politik Socrates
1. Kepribadian politik Socrates sebagai seorang teoritikus politik yang berupaya jujur, adil dan rasional dalam hidup kemasyarakatan dan mengembangkan teori politik yang radikal. Namun keinginan dan kecenderungan politik Socrates sebagai teoritikus politik membawa kematian melalui hukuman mati oleh Mahkamah Rakyat (MR).
2. Metode Socrates yang berbentuk Maieutik dan mengembangkan metode induksi dan definisi.
3. Pada sisi lain Socrates memaparkan etika yang berintikan budi yakni orang tahu tentang kehidupan dan pengetahuan yang luas. Dan pada akhirnya akan menumbuhkan rasa rasionalisme sebagai wujud teori politik Socrates.
Teori Politik Plato
1. Filsafat politik yang diuraikan oleh Plato sebagai cerminan teori politik. Dalam teori ini yakni filsafat politik tentang keberadaan manusia di dunia terdiri dari tiga bagian:
1. Pikiran atau akal
2. Semangat/keberanian
3. Nafsu/keinginan berkuasa.
2. Idealisme Plato yang secara operasional meliputi:
1. Pengertian budi yang akan menentukan tujuan dan nilai dari pada penghidupan etik.
2. Pengertian matematik.
3. Etika hidup manusia yaitu hidup senang dan bahagia dan bersifat intelektual dan rasional.
4. Teori tentang negara ideal.
5. Teori tentang asal mula negara, tujuan negara, fungsi negara dan bentuk negara.
6. Penggolongan dari kelas dalam negara.
7. Teori tentang keadilan dalam negara.
8. eori kekuasaan Plato.
Teori Politik Aristoteles
1. Teori politik yang bernuansa filsafat politik meliputi:
• Filsafat teoritis
• Filsafat praktek
• Filsafat produktif
2. Teori negara yang dinyatakan sebagai bentuk persekutuan hidup yang akrab di antara warga negara untuk menciptakan persatuan yang kukuh. Untuk itu perlu dibentuk negara kota (Polis).
3. Asal mula negara. Negara dibentuk berawal dari persekutuan desa dan lama kelamaan membentuk polis atau negara kota.
4. Tujuan negara harus disesuaikan dengan keinginan warga negara merupakan kebaikan yang tertinggi.
5. Bentuk pemerintahan negara menurut Aristoteles diklasifikasi atas:
- 3 bentuk pemerintah yang baik
- 3 bentuk pemerintah yang buruk.
6. Aristoteles berpendapat sumbu kekuasaan dalam negara yaitu hukum.Oleh itu para penguasa harus memiliki pengetahuan dan kebajikan yang sempurna. Sedangkan warga negara adalah manusia yang masih mampu berperan.
7. Revolusi dapat dilihat dari faktor-faktor penyebab dan cara mencegahnya.
TEORI POLITIK ZAMAN PERTENGAHAN
Teori Politik Agustinus
Kegiatan belajar 1 membahas tentang :
1. Negara sekuler dan negara Tuhan.
Negara sekuler dianggap sebagai penyelewengan oleh para penguasa yang arif dan bijaksana sehingga kekuasaan bagaikan keangkuhan dengan berbagai kejahatan. Sedangkan negara Tuhan menghargai segala sesuatu yang baik dan mengutamakan nilai kebenaran.
2. Perkembangan negara sekuler dalam bentuk negara modern dimana penguasa berupaya untuk menggunakan cara paksa menurut kehendak pribadi. Sedangkan perkembangan negara Tuhan didasarkan atas kasih Tuhan.
3. Masalah politik negara sekuler yang membawa ketidakstabilan dari konflik kepentingan yang dominan, rakus kekuasaan, ketidakadilan dalam pengadilan, peperangan.
4. Keadilan politik dalam negara Tuhan karena ditopang oleh adanya nilai kepercayaan dan keyakinan tentang:
* Tuhan menjadi raja sebagai dasar negara
* Keadilan diletakkan sebagai dasar negara
* Kehidupan warga negara penuh kepatuhan
* Penguasa bertindak selaku pelayan dan pengabdi masyarakat.
Teori Politik Thomas Aquinas
Kegiatan Belajar 2 membahas tentang teori politik Thomas Aquinas yang meliputi:
1. Tentang pembagian negara baik dan negara buruk yang menerapkan sumber teori politik.
2. Tujuan negara yang diidentik dengan tujuan manusia dalam hidup yakni mencapai kemuliaan abadi dalam hidup. Untuk mencapai kemuliaan abadi maka diperlukan pemerintah yang berbentuk Monarkhi.
3. Dalam negara diperlukan adanya hukum abadi yang berakar dari jiwa Tuhan yang mengatur alam semesta dan hukum alam manusia untuk merasionalkan manusia mentaati hukum. Hukum positif yang merupakan pelaksanaan hukum alam dan untuk menyempurnakan pikiran manusia maka diperlukan Hukum Tuhan.
Teori Politik Marthen Luther
Kegiatan Belajar 3 membahas tentang teori politik Marthen Luther dan kawan yang meliputi :
1. Teori politik reformasi yakni kebebasan politik dengan cara membatasi kekuasaan raja dan kebebasan diserahkan pada rakyat.
2. Kekuasaan raja-raja diperjelas dan tidak diperlukan adanya campur tangan gereja atas unsur negara. Menempatkan kekuasaan negara lebih tinggi dari kekuasaan gereja.
3. Kekuasaan Tuhan atas manusia bersifat langsung dan tidak melalui perantara. Pada sisi lain dikatakan gereja yang sejati yaitu gereja yang didirikan manusia
Teori Politik Zaman Pertengahan
Teori Politik Ibnu Khaldun
1. Teori tentang negara yang dikategorikan atas pengertian pemerintah manusia dan keterbatasan manusia dalam negara yang disebut negara modern.
2. Setiap warga negara perlu memiliki Askabiyah untuk menumbuhkan kesatuan dalam negara. Untuk itu dikembangkan teori politik askabiyah dan rasa keagamaan oleh pemimpin negara.
3. Perkembangan negara harus didasarkan pada solidaritas dengan keyakinan agama untuk dapat menstabilkan negara. Hal ini perlu didukung oleh penguasa yang memiliki perangkat dominasi pemerintah dan kekuasaan untuk mengatasi manusia-manusia yang memiliki sifatsifat kebinatangan.
4. Untuk mempertahankan negara maka diperlukan teori pedang dan teori pena dalam menjalankan kekuasaan negara.
Teori Politik Machiavelli
1. Bentuk negara yang meliputi negara republik dan monarkhi. Selanjutnya Monarkhi dibagi atas dua yaitu Monarkhi Warisan dan Monarkhi Baru.
2. Tujuan negara yaitu memenuhi berbagai kebutuhan warga negara selama negara tidak dirugikan karena negara juga memiliki berbagai kepentingan dan kepentingan utama.
3. Kekuasaan negara merupakan alat yang harus digunakan untuk mengabdi pada kepentingan negara. Oleh karena itu sumber kekuasaan adalah negara.
4. Dalam hal penyelenggaraan kekuasaan negara membutuhkan kekuasaan, wujud kekuasaan fisik, kualitas penguasa untuk mempertahankan kekuasaan negara, maka diperlukan militer.
5. Penguasa yang ideal yaitu penguasa militer, hal ini digambarkan dalam teori politik dan etika Machiavelli sebagai dasar nasionalisme.
Teori Politik Liberalis
1. Pengertian dan faham liberal menunjuk pada kebebasan warga negara untuk memenuhi kebutuhan hidup bidang politik ekonomi, sosial dan budaya.
2. Liberalisme sebagai faham kenegaraan menekankan pada kebebasan yang didasarkan pada faktor alamiah, moral, agama, akal kebaikan, kemajuan, sekularisme, toleransi.
3. Pada sisi lain liberalisme sebagai sistem politik didasarkan atas negara dan kemerdekaan negara.
4. Unsur-unsur demokrasi liberal juga merupakan hal yang mendasar untuk difahami dalam berbagai sistem politik. Oleh karena itu perwujudan demokrasi liberal dalam negara harus mengutamakan kebebasan warga negara. Hal ini dapat terealisir dan tergantung pada model liberalisme dalam struktur kekuasaan.
Teori Politik Modern
Teori Politik Thomas Hobbes
Kegiatan belajar I membahas tentang teori politik Thomas Hobbes yang mencakup:
1. Pengaruh situasi politik pada masa sistem politik absolut di bawah kekuasaan Charles I dan Charles II di Inggris, kemudian Hobbes menulis Buku Decove 1642 dan Leviathan 1951.
2. Runtuhnya kekuasaan Absolute sebagai akibat dari petentangan antara cendikiawan dengan raja-raja dalam hal pembatasan kekuasaan raja yang menimbul teori politik liberal. 3. Thomas Hobbes mengemukakan teori politik State Of Nature yakni manusia yang satu menjadi lawan terhadap manusia lain. Keadaan ini disebut In Abstracto yang memiliki sifat; a) bersaing, b) membela diri, c) ingin dihormati.
3. Untuk menghindari kematian, Hobbes mengemukakan teori perjanjian sosial untuk merubah bentuk kehidupan manusia dari keadaan alamiah ke dalam bentuk negara atau Commen Wealth.
4. Hobbes sebagai seorang filosof ditandai dengan adanya keinginan untuk memperoleh kenikmatan hidup dalam hal materi. Oleh sebab itu dia disebut filosof yang materialistis.
5. Pada sisi teori politik dan teori kekuasaan ini digambarkan oleh Hobbes dalam buku Leviathan. Namun dari segi praktis teori politik Hobbes dominan berlaku pada saat sekarang.
Teori Politik John Locke
Kegiatan belajar 2 membahas tentang teori politik John Locke yang mencakup:
1. Kegiatan semasa hidup John Locke yang mampu berkarya dalam bidang teori politik ditulis dalam buku TWO TREATISES ON CIVIL GOVERNMENT.
2. State of Nature juga merupakan karya teori politik yang beda dengan Hobbes. John Locke menekankan bahwa dalam state of nature terjadi:
• Kebingungan
• Ketidak pastian
• Ketidak aturan
• Tidak ada kematian.
3. Pada sisi lain Locke mengemukakan hak-hak alamiah sebagai berikut:
• hak akan hidup
• hak atas kebebasan dan kemerdekaan
• hak memiliki sesuatu.
4. Konsep perjanjian masyarakat merupakan cara untuk membentuk negara. Oleh karena itu negara harus mendistribusi kekuasaan kepada lembaga:
• legislatif
• eksekutif dan yudikatif
• federatif
5. Dalam hal bentuk negara Locke membagi atas:
• Monarkhi
• Aristokrasi
• Demokrasi
6. Dan tujuan negara yang dikehendaki Locke yaitu untuk kebaikan ummat manusia melalui kegiatan kewajiban negara memelihara dan menjamin hak-hak azasi manusia. Dan pada akhirnya Hobbes dan Locke memiliki perbedaan dalam hal teori perjanjian sosial.
Teori Politik Montesquine
Kegiatan belajar 3 membahas tentang teori politik Montesquieu yang mencakup:
1. Montesquieu terkenal dengan dunia ilmu pengetahan tentang negara, hukum dan kemudian dia mengemukakan state of nature yang diartikan dalam keadaan alamiah kualitas hidup manusia rendah.
2. Teori politik Trias Politika yang dikemukakan oleh Montesquieu merupakan landasan pembangunan teori demokrasi dalam sistem politik yang menekankan adanya CHEK AND BALANCE terhadap mekanisme pembangian kekuasaan.
3. Demokrasi yang dibentuk yaitu demokrasi liberal yang masih mengalami kekurangan. Untuk memantapkan dan menyempurnakan teori demokrasi liberal maka dibutuhkan berbagai unsur-unsur demokrasi liberal untuk mengukuhkan Montesquieu sebagai pencetus demokrasi liberal.
Teori Kekuasaan
Teori Kekuasaan Tuhan
Kegiatan belajar I membahas tentang teori politik Tuhan dalam berbagaidimensi:
1. Kekuasaan Tuhan yang tidak rasional karena penguasa menganggap diri mendapat kekuasaan dari Tuhan dan menempatkan diri sebagai wakil Tuhan di dunia. Pada sisi lain, terdapat teori kekuasaan Tuhan Rasional yang beranggapan bahwa seorang penguasa yang dinobatkan menjadi penguasa karena kehendak Tuhan.
2. Dalam teori kekuasaan Tuhan, keadilan dijadikan dasar negara Tuhan untuk mengatur kehidupan warga negara. Dalam kehidupan warga negara menurut teori kekuasaan Tuhan diperlukan adanya kebebasan bagi warga negara dan ada batas-batas kekuasaan dari para penguasa.
Teori Kekuasaan Hukum
Kegiatan belajar 2 membahas tentang teori politik hukum yang dominan mengutarakan kegiatan-kegiatan penguasa yang harus berdasarkan hukum yang disebut Rule of Law.
1. Perkembangan teori kekuasaan hukum menurut Thomas Aquiras, John Locke, Krabe, Krenen Berg.
2. Kebaikan-kebaikan teori kekuasaan hukum meliputi:
• Penguasa menjalankan kekuasaan sesuai UUD
• Penguasa berkuasa sesuai hukum
• Penguasa berupaya menerapkan open manajemen
• Pers yang bebas sesuai dengan UUD Negara
• Adanya kepastian hukum dalam sistem demokrasi
• Pemilu yang bebas dan rahasia
• Setiap warga negara diikutkan dalam mekanisme politik
• Setiap warga negara sama di depan hukum
• Diperlukan pengawasan masyarakat
3. Kelemahan-kelemahan dari teori kekuasaan hukum apabila penguasa sudah menggunakan kekuasaan semena-mena maka pada saat itu teori kekuasaan hukum menjadi lunak.
Teori Kekuasaan Negara
Kegiatan belajar 3 membahas tentang teori kekuasaan negara yang meliputi:
1. Sifat memaksa dari kekuasaan negara. Karena setiap negara dalam bentuk negara selalu menggunakan paksa pada rakyat untuk kepentingan penguasa dan kepentingan rakyat.
2. Sifat menopoli dari kekuasaan negara dalam bentuk menetapkan tujuan bersama. Negaralah yang menentukan hidup matinya warga negara dan pengelompokan warga negara dalam berbagai organisasi.
3. Sifat mencakup semua dari kekuasaan negara. Aturan yang dibuat oleh pemerintah atas nama negara harus diterapkan mencakup semua warga negara tanpa kecuali.
4. Untuk implementasi berbagai sifat negara maka kekuatan militer merupakan alat yang ampuh untuk melaksanakan kekuasaan negara.
Teori Kekuasaan Rakyat
Kegiatan belajar 4 membahas tentang teori kekuasaan rakyat dengan bahasan sebagai berikut:
1. Kekuasaan rakyat yaitu penguasaan rakyat atas lembaga perundangundang yang sekarang disebut legislatif.
2. Menurut Rousseau kekuasaan rakyat dalam negara merupakan akibat perjanjian antara individu untuk menyerahkan semua hak politik kepada masyarakat.
3. Menurut Montesquieu dalam pemerintahan republik kekuasaan tertinggi ada pada seluruh rakyat atau sebagian besar rakyat. Secara teoritis disebut Trias Politika.
Teori Politik Demokrasi
Demokrasi Rakyat
Kegiatan belajar 1 membahas tentang Demokrasi Rakyat dengan uraian sebagai berikut:
1. Demokrasi Rakyat merupakan negara dalam masa transisi, bertugas menjamin perkembangan negara ke arah sosialisme. Hal ini mengarah pada perkembangan.
2. Demokrasi rakyat.
3. Demokrasi Rakyat RRC menurut pola Mao Tse Tung mendominankan kepemimpinan politik dan pembuatan kebijakan dengan tujuan membantu seluruh rakyat agar ikut dalam modernisasi ekonomi, sosial dan politik.
4. Demokrasi Liberal
Kegiatan belajar 2 membahas tentang Teori Demokrasi Liberal dalam pelaksanaannya di Amerika Serikat meliputi:
Penerapan Trias Politika dalam Demokrasi liberal, yang pada kenyataannya Amerika Serikat tidak sepenuhnya menerapkan Trias
Politika dalam sistem politik Amerika Serikat. Sistem pemerintahan negara dengan menerapkan:
• Prinsip Demokrasi
• Prinsip pemisahan kekuasaan
• Prinsip hukum.
Kedudukan Presiden di Amerika Serikat sebagai kepala negara dan kedudukan sebagai kepala eksekutif. Hubungan Presiden dengan lembaga tinggi pemerintahan federal yang meliputi:
• Hubungan Presiden dengan kongres
• Hubungan Presiden dengan Mahkamah Agung
Kekuasaan Presiden dalam Demokrasi Liberal di Amerika Serikat meliputi:
• Kekuasaan Presiden bidang Administrasi
• Kekuasan Presiden bidang Legislatif
• Kekuasaan Presiden bidang Yudikatif
• Kekuasaan Presiden bidang lain seperti militer
Politik Luar Negeri
Pertanggungan jawab Presiden bidang politik, bidang yuridis, bidang adminsitrasi.
Demokrasi Pancasila
Kegiatan belajar 3 membahas tentang Demokrasi Pancasila yang meliputi kegiatan eksekutif dalam mekanisme sistem politik Indonesia.
Pengertian Demokrasi Pancasila yang dikemukakan oleh berbagai ahli lembaga seperti:
Seminar Angkutan Darat II yang meliputi bidang-bidang politik, konstitutional, dan ekonomi.
Musyawarah Nasional III PERSAHI: The Rule Of Law Desember 1966 meliputi:
• Azas negara hukum Pancasila tentang:
• Pengakuan dan perlindungan hak azasi
• Peradilan yang bebas dan tidak memihak
• Jaminan kepastian hukum.
• Simposium hak-hak azasi manusia 1967.
Pokok sistem pemerintahan Demokrasi Pancasila:
• Terdapat pengaruh Trias Politika
• Tujuh Prinsip pokok pelaksanaan sistem pemerintahan Demokrasi Pancasila.
• Persyaratan seseorang menjadi Presiden dan wakil Presiden.
• Pencalonan dan pemilihan Presiden dan wakil Presiden menurut tetanan teori Demokrasi Pancasila. Begitu pula penetapan masa jabatan presiden dan wakil presiden.
Pada bagian lain dikemukakan kedudukan Presiden dan wakil Presiden yang meliputi:
• Kedudukan sebagai kepala negara
• Kedudukan sebagai kepala eksekutif.
Presiden yang menempati posisi sentral kekuasaan dan berhubungan dengan:
• Lembaga tertinggi negara
• Lembaga-lembaga tinggi negara.
Selain itu Presiden juga mempunyai kekuasaan di bidang, administrasi, legislatif, yudikatif, bidang militer, diplomatik.
Demokrasi Islam
Kegiatan belajar 4 membahas tentang Teori Demokrasi Islam, yang menitik beratkan pada:
1. Pemilikan unsur sebagai salah satu unsur Demokrasi Islam.
2. Unsur persatuan dan kesatuan yang selalu di orientasikan pada Al-Qur’an sebagai pelengkap konstitusi.
3. Unsur musyawarah dan mufakat sebagai sarana untuk mengkaji hakhak orang lain dalam kehidupan bernegara. Hal ini ditopang oleh adanya unsur persamaan dasar manusia.
4. Etika kerja sama yang terwujud dalam bentuk tolong-menolong sesama umat Islam dan diupayakan untuk menegakkan keadilan dengan cara menjunjung tinggi kemerdekaan bangsa dan kemerdekaan individu.
5. Hukum Tuhan merupakan satu nilai dasar keyakinan dan oleh karena itu dalam Demokrasi Islam hukum adalah kemanusiaan.
Demokrasi Komunis
Kegiatan belajar 5 membahas tentang Demokrasi Komunis yang meliputi:
1. Dalam hal pengaturan negara digunakan menagement politik diktator, yang berarti warga negara dapat diatur menurut kehendak penguasa.
2. Pelaksanaan pemerintah diupayakan jumlahnya sedikit dan mereka memiliki kekuasaan yang tidak terbatas untuk mengatur masyarakat. Oleh karena itu hak-hak azasi manusia tidak dihiraukan oleh penguasa.
3. Penguasa dalam menjalankan kekuasaan selalu mengandalkan pikiran manusia sebagai hal yang prima oleh sebab itu dalam Demokrasi Komunis tidak mempercayai adanya Tuhan.
4. Dibidang ekonomi pengaturannya disentralisasir dengan dasar milik bersama.
5. Partai politik di negara Komunis menempati posisi tertinggi dan hanya satu partai politik Komunis, tidak ada partai lain.
Teori Politik Kedaulatan
Teori Kedaulatan Rakyat
1. Dalam membahas teori kedaulatan terdapat berbagai teori yang pada umumnya menekankan pada kekuasaan sebagai suatu tandingan atau perimbangan terhadap kekuasaan penguasa atau kekuasaan tunggal.
2. Penerapan kedaulatan rakyat di Indonesia diwujudkan dalam berbagai segi kehidupan kenegaraan menurut UUD 1945: Kedaulatan rakyat di bidang politik. Hak-hak azasi manusia dan faham kekeluargaan. Struktur kedaulatan rakyat yang dipandang dari: bentuk geografis jumlah penduduk suatu negara, Pemilu sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, Berserikat dan berorganisasi sebagai salah satu implementasi kedaulatan rakyat dan Kedaulatan rakyat dibidang ekonomi.
3. Kedaulatan rakyat menurut Konstitusi RIS 1949 dimiliki oleh negara.
4. Kedaulatan rakyat menurut UUDS 1950 meliputi Kedaulatan rakyat di bidang politik dan Kedaulatan rakyat di bidang ekonomi.
Teori Kedaulatan Intern dan Ektern
1. Kedaulatan intern yang memperlihatkan batas lingkup kekuasaan negara yang berbentuk fisik. Batas kedaulatan ini meliputi :
• Kedaulatan bidang politik
• Kebebasan kemerdekaan
• Keadilan
• Kemakmuran atau kesejahteraan
• Keamanan.
2. Kedaulatan ekstern yang dominan menunjukkan pada kebebasan negara dan kekuasaan-kekuasaan negara lain yang tidak dijajah oleh negara lain. Kedaulatan ekstern ini dalam penerapan pada saat negara memutuskan untuk melakukan hubungan kerja sama dengan negara lain dalam bidang tertentu.
1. Teori kedaulatan de facto.
Teori kedaulatan ini menunjuk pada pelaksanaan kekuasaan yang nyata dalam suatu masyarakat merdeka atau telah memiliki independensi. Dalam bahasan ini difokuskan pada:
• Kedaulatan de facto yang tidak syah
• Kedaulatan de facto yang syah.
2. Teori kedaulatan de jure.
Dalam teori politik, kedaulatan de jure menunjuk pada pengakuan suatu wilayah atau suatu situasi menurut hukum yang berlaku. Oleh karena itu kajian kedaulatan de jure lebih menitikberatkan penggunaan aspek hukum sebagai dasar yuridis formal atas hak politik warga negara dan wilayah negara dengan penguasa negara.
Pengertian Dan Perkembangan Teori Politik
Teori Elit Politik
Kegiatan Belajar 1 membahas tentang:
1. Pengertian teori politik dan teori politik klasik dari berbagai ahli politik.
2. Metode menentukan elit politik sebagai berikut :
• Metode Posisi
• Metode Regulasi
• Metode Pengaruh
3. Tipe elit politik yang memerintah meliputi:
• Tipe elit politik yang menggunakan cara licik
• Tipe elit politik yang memerintah dengan cara paksaan
• 4. Elit politik konservatif yang berupaya untuk mempertahankan status quo, dengan jalan kolaborasi.
4. Elit politik liberal yang berupaya untuk memberi pelayanan sebaik mungkin kepada setiap warga negara tanpa melihat perbedaan sosial, ekonomi, budaya dan status dalam sistem politik.
Teori Elit Penentu
Kegiatan belajar 2 membahas tentang:
1. Berbagai pengertian dan rumusan tentang elit penentu dengan berbagai orientasi pada
tipe-tipe kelompok inti sosial
* Kasta Penguasa
* Aristokrasi
* Estate Pertama
* Kelas Penguasa.
2. Kelas penguasa Model Marx ini difokuskan pada :
* Golongan Kapitalis
* Tuan-Tuan Tanah
* Buruh Pekerja
3. Teori munculnya elit penentu dengan menggunakan pendapat Mills yang
mengemukakan tiga teori sebagai berikut :
* Elit Bisnis dengan ekonomi
* Elit Politik dengan kebijakan
* Elit Militer dengan teori dominiasi.
4. Fungsi-fungsi elit dengan mengadaptasi pada Talcot Parsons dan Batzell yang
mengemukakan fungsi elit yang berbeda.
5. Faktor-faktor yang berpengaruh pada elit penentu yang meliputi :
* Pertumbuhan penduduk
* Spesialisasi jabatan
* Pertumbuhan organisasi formal atau birokrasi
* Perkembangan keragaman moral.
6. Peranan Simbolis elit penentu yang meliputi :
* Macam-macam lambang kolektif
* Hubungan timbal balik yang simbolis antara elit penentu dengan publik
* Fungsi instrumental dan simbolik.
Teori Elit Ekonomi
Untuk memahami teori elite politik sebagai kajian politik pada kegiatan belajar tiga ini dapat dilihat aspek-aspek yang dibahas sebagai berikut :
1. Berbagai pengertian elit ekomi yang dikaji dari sudut pandang kelas yakni kelas masyarakat memiliki kekayaan.
2. Pada bagian selanjutnya bahasan konsep kelas sosial tentang elit ekonorni dengan mengacu pada standar hidup tertentu, cara hidup tertentu yang dapat menempatkan kelas sosial pada prestise hidup dan pada tahap ini dapat dikategorikan elit ekonorni.
3. Selanjutnya mengkaji konsep kelas secara klasik yang dapat kontradiksi dengan konsep elit ekonomi disertai pemuncakan.
4. Pandangan yang konsensus atas pengertian konsep kelas sebagai kajian elit ekonomi yang berorientasi pada Karl Marx.
5. Pengintegrasian konsep kelas menengah di Indonesia yang di identik dengan elit ekonomi.
Tentang Foto Sarah dan Azhari
Kapolri Angkat Berbicara
Diberitakan bahwa Rahma dan Sarah Azhari foto bugilnya tersebar di internet dan keduanya bisa jadi terjeran UU pornografi. Namun hingga kini belum jelas siapa yang menjadi penyebar serta menggambarkan gambar-gambar syur tersebut. Kemungkinan Rahma dan Sarah terkena pasal pidana pun masih belum pasti.
Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Abu Bakar Nataprawira mengatakan bahwa menurutnya yang paling utama saat ini adalah mencari siapa yang mengedarkan serta menyebarluaskan foto-foto tersebut.
Abu Bakar menambahkan bahwa unsur kelalaian mungkin saja ada dalam kasus menyebarnya foto-foto itu. Namun menurutnya hal itu bukanlah hal yang utama untuk diselidiki.
Remaja Amerika Banyak Jadi Pencuri
Ditulis pada 26 Desember 2008 oleh Admin
Penelitian terbaru mengenai etika remaja Amerika menyebutkan, penipuan, mencuri, tidak jujur, merupakan sikap remaja AS masa depanHidayatullah.com–Dalam penelitian yang melibatkan hampir 30 ribu pelajar sekolah menengah atas menunjukkan jumlah remaja Amerika Serikat yang menipu, mencuri, dan bersikap tidak jujur semakin mengkhawatirkan.
Pada umumnya kelakuan sekitar 29,760 pelajar sekolah di seluruh Amerika tidak menunjukkan pertanda baik untuk masa depan jika kelompok ini bercita-cita menjadi pakar politik, ibu-bapak, polisi, dan eksekutif perusahaan. Demikian kesimpulan yang didapatkan Institut Josephson.
Dalam laporan 2008 dari institut yang bermarkas di Los Angeles itu mengenai etika remaja Amerika menyebutkan, jawaban remaja tersebut mengenai pertanyaan melibatkan penipuan, mencuri, dan tidak jujur, mengungkapkan sikap yang tidak jujur dari generasi pekerja masa depan. Remaja berjenis kelamin lelaki paling banyak yang menipu.
Dari keseluruhan, sekitar 30 persen pelajar mengaku pernah mencuri dari setidaknya sebuah toko di sepanjang tahun lalu, atau meningkat dua persen sejak 2006. Lebih dari satu pertiga remaja lelaki (sekitar 35 persen) mengatakan mereka suka mencuri barang, berbanding 26 persen remaja perempuan. [afp/www.hidayatullah.com]
Analisis Teori Elit Politik
Teori elit adalah teori yang bersandar pada kenyataan bahwa setiap masyarakat terbagi dalam dua kategori luas yang mencakup :
- Sekelompok kecil manusia yang berkemampuan dan karenanya menduduki posisi untuk memerintah, dan
- Sejumlah besar massa yang ditakdirkan untuk diperintah.
Meskipun pada mulanya teori ini diperuntukan untuk Eropa Barat dan Tengah sebagai kritik terhadap demokrasi dan sosialisme, tapi oleh sejumlah ilmiawan Amrika, ia diserap dengan baik untuk menjelaskan proses-proses politik yang ada di negara mereka dan negara-negara demokrasi lainnya.
Konsep dasar teori elit adalah di dalam kelompok penguasa (the rulling class), selain ada elit yang berkuasa (the rulling elite), ada juga elit tandingan yang mampu meraih kekuasaan melalui massa jika elit yang berkuasa kehilangan kemampuannya untuk memerintah. Artinya massa memegang kontrol jarak jauh atas elit yang berkuasa tetapi karena mereka tidak begitu acuh dengan permainan kekuasaan, maka tak bisa diharapkan mereka akan menggunakan pengaruhnya.
Yang mendorong elit politik atau kelompok-kelompok elit untuk memainkan peranan aktif dalam politik adalah menurut para teoritisi politik karena hanya dorongan kemanusiaan yang tidak dapat dihindarkan atau diabaikan untuk meraih kekuasaan. Politik, menurut mereka merupakan permainan kekuasaan dan karena individu menerima keharusan untuk melakukan sosialisasi serta penanaman nilai-nilai guna menemukan ekspresi bagi pencapaian kekuasaan tersebut, maka upaya pun mereka lakukan untuk memindahkan penekanan dari para elit dan kelompok kepada individu.
Tujuan politik adalah memaksa dan mendorong individu untuk membentuk kelompok-kelompok, serta mengaktualisasikan dirinya di dalam kelompok-kelompok tersebut. Menurut Renzo Sereno, teori elit politik telah mengurangi ruang lingkup studi tentang politik pada pembahansannya atas studi tentang hubungan kekuasaan saja, dan Roy Macridis juga menegaskan hal yang sama tentang analisis kelompok dengan menggambarkannya sebagai suatu bentuk determinisme yang kasar. Kepentingan, katanya merupakan kekuatan pendorong yang utama dan setiap tindakan manusia didasarkan atas kepemilikan kepentingan. Konfigurasi kekuasaan pada dasarnya adalah konfigurasi kepentingan-kepentingan yang berjuang dan berlomba, yang terorganisasikan dalam kelompok.
Teori elit politik lahir dari diskusi para ilmiawan sosial Amerika pada tahun 1950-an, antara Schumpeter (ekonom), Lasswell (ilmiawan politik), dan sosiolog C. Wright Mills, yang melacak tulisan-tulisan dari pemikir Eropa pada masa awal munculnya Fasisme.
Menurut Pareto, mereka yang menjangkau pusat kekuasaan adalah selalu yang terbaik. Merekalah yang dikenal sebagai elit. Elit adalah orang-orang yang berhasil, yang mampu menduduki jabatan tinggi dalam lapisan masyarakat. Mereka terdiri dari para pengacara, mekanik, bajingan, atau para gundik. Pareto juga percaya bahwa elit yang ada pada pekerjaan dan lapisan masyarkat yang berbeda itu pada umumnya datang dari kelas yang sama; yaitu orang-orang yang kaya dan pandai, mempunyai kelebihan dalam matematika, bidang musik, karakter moral, dan sebagainya.
Menurut Pareto, masyarakat terdiri dari dua kelas yaitu :
1. Lapisan atas, yaitu elit, yang terbagi ke dalam elit yang memerintah (governing elite), dan elit yang tidak memerintah (non-governing)
2. Lapisan yang lebih rendah, yaitu non-elit.
Konsep pergantian elit juga dikembangkan oleh Pareto. Ia mengemukakan berbagai jenis pergantian elit, yaitu pergantian:
1. di antara kelompok-kelompok elit yang memerintah itu sendiri
2. di antara elit dengan penduduk lainnya.
Pergantian yang terakhir itu bisa berupa pemasukan:
a. individu-individu dari lapisan yang berbeda ke dalam kelompok elit yang sudah ada
b. individu-individu dari lapisan bawah yang membentuk kelompok elit baru dan masuk ke dalam suatu kancah perebutan kekuasaan dengan elit yang sudah ada.
Mengenai penyebab runtuhnya elit yang berkuasa, Pareto menjawab pertanyaan ini dengan memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi dalam sifat psikologis berbagai kelompok elit yang berbeda. Dalam hubungan inilah Pareto mengembangkan konsep residu. Konsep ini didasarkan pada perbedaan antara tindakan logis dan non-logis dari individu-individu dalam kehidupan sosialnya.
Yang dimaksud tindakan logis adalah tindakan-tindakan yang diarahkan pada tujuan-tujuan yang dapat diusahakan serta mengandung maksud pemilikan yang pada akhirnya dapat dijangkau. Sedangkan yang dimaksud residu adalah kualitas-kualitas yang dapat meningkatkan taraf hidup seseorang, dan sementara dia menyusun suatu daftar enam residu, ia mengikatkan kepentingan utamanya pada residu "kombinasi" dan residu "keuletan bersama" dengan bantuan elit yang memerintah, yang berusaha melestarikan kekuasaannya. Dalam pengertian sederhana, residu kombinasi diartikan sebagai kelicikan, dan residu keuletan bersama berarti kekerasan.
Selain Pareto, Gaetano Mosca (1858-1941) juga mengembangkan teori elit politik secara lebih jauh. Ia menegaskan bahwa hanya ada satu bentuk pemerintahan, yaitu Oligarki. Mosca menolak dengan gigih klasifikasi pemerintahan ke dalam bentuk-bentuk Monarki, Demokrasi, dan Aristokrasi.
Menurut Mosca, selalu muncul dua kelas dalam masyarakat, yaitu kelas yang memerintah dan kelas yang diperintah. Kelas yang pertama, yang biasanya jumlahnya lebih sedikit, memegang semua fungsi politik, monopoli kekuasaan dan menikmati keuntungan-keuntungan yang didapatnya dari kekuasaan. Sementara kelas yang kedua yang jumlahnya lebih besar, lebih legal, terwakili dan keras serta mensuplai kebutuhan kelas yang pertama, paling tidak pada saat kemunculannya, dengan instrumen-instrumen yang penting bagi vitalitas organisme politik.
Jadi, semakin besar suatu masyarakat politik, maka akan semakin kecil proporsi memerintah yang diatur oleh, dan semakin sulit bagi kelompok mayoritas untuk mengorganisir reaksi mereka terhadap kelompok minoritas.
Seperti halnya Pareto, Mosca juga percaya pada pergantian elit politik. Namun karakteristik yang membedakan elit adalah kecakapan untuk memimpin dan menjalankan kontrol politik. Sekali kelas memerintah tersebut kehilangan kecakapannya dan orang-orang di luar kelas itu menunjukkan kecakapan yang lebih baik, maka terdapat segala kemungkinan bahwa kelas yang berkuasa akan dijatuhkan dan digantikan oleh kelas penguasa yang baru.
Mosca juga percaya pada sejenis hukum yang mengatakan bahwa dalam elit yang berkuasa, tidak lagi mampu memberikan layanan-layanan yang diperlukan oleh massa, atau layanan yang diberikannya dianggap tidak bernilai, atau muncul agama baru, atau terjadi perubahan pada kekuatan-kekuatan sosial yang ada dalam masyarakat, maka perubahan adalah sesuatu yang tidah dapat dihindari.
Penguasaan mayoritas atau minoritas menurut Mosca, dilakukan dengan cara yang terorganisasi, yang menempatkan mayoritas tetap berdiri saja dibelakang, apalagi kelompok minoritas biasanya terdiri dari individu-individu yang superior.
Kalau Pareto menyebutkan kelas politik yang berisikan kelompok-kelompok sosial yang beraneka ragam, Mosca meneliti komposisi elit lebih dekat lagi dengan mengenali peran “kekuatan sosial” tertentu. Ekspresi yang digunakannya bagi “elit bukan pemerintah”-nya Pareto, dalam mengimbangi dan membatasi pengaruh kekuatan sosial lainnya, Mosca memperkenalkan konsep “sub-elit” yang pada prakteknya berisi seluruh kelas menengah baru dari para pegawai sipil, manager industri, ilmiawan dan mahasiswa serta menganggapnya sebagai elemen vital dalam mengatur masyarakat. Stabilitas organisme politik apapun tergantung pada tingkat moralitas, kepandaian dan aktivitas yang diusahakan oleh kedua ini.
Mosca percaya dalam setiap masyarakat, elit yang memerintah mencoba menemukan basis moral dan hukum bagi keberadaannya dalam benteng kekuasaan serta mewakilinya sebagai konsekuensi yang perlu dan logis atas doktrin-doktrin dan kepercayaan-kepercayaan yang secara umum telah dikenal dan diterima.
Kenyataan bahwa kebijakan-kebijakan kelas penguasa, meskipun dirumuskan sesuai dengan kepentingannya sendiri, dikemukakan dalam bentuk yang sebaliknya dengan memberikan kepuasan moral dan hukum yang terkemas di dalamnya.
Menurut Mosca, suatu masyarakat tentu membutuhkan dan mendambakan suatu perasaan yang dalam akan pemenuhan tuntutan manusiawinya bahwa orang harus diperintah atas dasar prinsip moral dan bukan sekedar dengan paksaan fisik. Inilah factor yang mendukung pengintegrasian lembaga-lembaga politik, rakyat, dan peradaban. Oleh karenanya Mosca memahaminya sebagai suatu instrumen kohesi moral.
Nama Roberto Michels (1876-1936) berhubungan dengan apa yang dikenal sebagai iron law of oligarchy atau hukum besi oligarki yang dinyatakannya sebagai satu dari banyak hukum yang besi dalam sejarah, di mana sebagian masyarakat demokrasi modern, dan dalam masyarakat itu sendiri, serta partai-partai yang sudah demikian berkembang tidak dapat lagi melepaskan diri darinya.
Faktor utama yang mendukung hukum ini adalah unsur organisasi. Tak ada gerakan ataupun partai yang bisa berharap akan bisa memperoleh hasil dalam zaman modern ini tanpa organisasi. Pendeknya organisasi merupakan cara lain untuk menegakan “oligarki”.
Sebagai suatu gerakan atau partai yang tumbuh makin besar, makin banyak fungsi yang harus diserahkan kepada pimpinan pusat, dan dengan berjalannya waktu, anggota-anggota organisasi tersebut berkurang kewenangannya untuk mengatur dan mengawasi mereka, sehinnga akibatnya para penguasa mempunyai kebebasan besar untuk bertindak dan menyuarakan kepentingan pribadinya dalam posisi mereka.
Namun, jika hukum telah dilangkahi untuk mengawasi dominasi para pemimpin, hukum itulah yang berangsur-angsur melemah, dan bukannya para pemimpin tersebut. Ini terjadi jika seorang pemimpin mencapai puncak kekuasaan.
Langganan:
Komentar (Atom)